Selain itu, pemasangan APK ataupun iklan lainnya dengan cara memaku di pohon juga tidak diperbolehkan. Hal itu karena dapat membuat pohon menjadi luka, keropos dan rusak.
Baca juga: Bawaslu DKI periksa kegiatan capres-cawapres di HBKB
Hingga saat ini, Mila mengaku belum menerima laporan adanya pemasangan APK di pohon. Namun, dia melihat banyak APK yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), sandaran (railing) jembatan ataupun pagar pembatas lainnya.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebutkan kebijakan menurunkan APK seperti baliho atau spanduk harus menyesuaikan dengan arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Lokasi di Jakarta ini dilarang dipasangi alat peraga kampanye
Sejumlah lokasi di DKI Jakarta tidak boleh atau dilarang dipasangi APK selama masa kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2023.
"Kami bekerjasama dengan pemprov untuk menetapkan SK yang di dalamnya ditetapkan kawasan-kawasan yang dilarang untuk dipasangi APK," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/11).
Adapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.