Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mempersiapkan sejumlah langkah untuk memitigasi bencana pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dari total 30.766 tempat pemungutan suara (TPS), telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya di Kantor BPBD DKI Jakarta, Selasa.

Dody menuturkan KPU DKI telah memetakan sebaran lokasi TPS yang dikategorikan rawan bencana banjir sebagai langkah kesiapsiagaan.

Hingga kini pihaknya bersama BPBD DKI masih menganalisis terkait titik-titik tersebut untuk dilakukan mitigasi khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga: Wisma Atlet Kemayoran diusulkan jadi tempat logistik Pemilu 2024

Selain pemetaan titik-titik TPS rawan banjir, beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan yakni pembahasan strategi dan skenario darurat dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dapat mendukung penyelenggaraan pemilu.

"Mitigasi bencana perlu dilakukan bersama-sama dalam rangka mencapai target untuk tanpa kecelakaan atau 'zero accident' dan 'zero' PSU (pemungutan suara ulang) pada Pemilu 2024," katanya.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyambut positif audiensi yang dilakukan KPU DKI untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pertemuan ini menjadi upaya antisipasi dan mitigasi dalam menyikapi puncak musim hujan yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2024," ujar Isnawa.

Baca juga: KPU Jakpus gandeng Dinkes untuk beri layanan kesehatan petugas KPPS

Isnawa menambahkan pertemuan ini bertujuan agar wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia dapat mempertimbangkan situasi kebencanaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebelumnya, anggota KPU DKI Jakarta Bidang Divisi Perencanaan dan Logistik Jakarta Nelvia Gustina menyampaikan sejumlah tempat penyimpanan logistik belum memenuhi standar KPU.

"Kalau yang di Aula Kecamatan Mampang masih kurang juga kebutuhan kita dan tempatnya itu juga masih berisiko banjir. Kalau tidak ada tempatnya milik pemerintah bisa disediakan tempat yang lain," jelas Nelvia.