Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengaku telah berdiskusi dengan nelayan dan mendapati sedikitnya ada empat masalah nelayan yang akan menjadi program prioritas ke depan.

"Kalau kita lihat pesisir pantai barat, pantai timur dan pantai selatan itu potensinya luar biasa. Masalah perikanan dan kelautan ini harus kita dengarkan langsung dari nelayan," kata Bahtiar melalui keterangannya di Makassar, Senin.

Baca juga: Kelangkaan solar di Sulsel rugikan nelayan

Sehari sebelumnya, Bahtiar didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Muh Ilyas serta Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad melakukan peninjauan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan berdialog dengan nelayan.

Empat masalah nelayan tersebut, pertama, terkait kemudahan izin usaha kapal. Hal ini menjadi prioritas untuk diselesaikan, sebab nelayan masih kesulitan dan harus menunggu 2-3 bulan sampai izin kapal selesai.

"Tentu ini kan tidak sesuai dengan harapan Presiden yang sudah berkali-kali menyampaikan soal kemudahan izin usaha. Kenapa yang seperti ini belum selesai," kata dia.

Kedua, ketersediaan bahan bakar, nelayan melaut menggunakan solar. Jika tidak ada bahan bakar, nelayan tidak bisa melaut.

Bahtiar menjelaskan sekarang ada SPBUN yang merupakan stasiun pengisian bahan bakar umum khusus nelayan, yang disiapkan oleh Pertamina atau Patra Jasa. Maka, ia mendorong bagaimana dipercepat dan ditambah jumlah volumenya, sehingga tidak menjadi persoalan.

Ketiga, akses permodalan buat nelayan. Keempat, fasilitas pelabuhan perikanan.

"Terutama pantai barat. Ini ada kesulitan pada saat angin barat, kapal-kapal kalau tidak ada penghalangnya langsung laut lepas akan terhempas dan terpelanting. Maka, harus dibuatkan pemecah gelombang, tetapi ini membutuhkan biaya yang besar," ujarnya.

Baca juga: Komunitas nelayan Jeneponto dibekali pelatihan keselamatan melaut

Baca juga: Potensi laut berkurang, ancam ekonomi nelayan

Adapun pemecah gelombang ini untuk tahap pertama sudah selesai 300 meter lebih. Sedangkan tahap kedua telah ada anggarannya dari Pemerintah Pusat.

"Kemudahan akses permodalan sudah kita upayakan dan segera saya tindaklanjuti masukan masyarakat. Khususnya terkait kemudahan perizinan ini dan ketersediaan bahan bakar," tambahnya.

Ia mengatakan jumlah nelayan Sulsel lebih dari 200 ribu orang. Di Takalar terdapat 16.000 orang, sehingga harus dipikirkan secara khusus.