Manila (ANTARA News) - Baik pemerintah Filipina maupun Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada Minggu menyatakan menyambut penandatanganan lampiran mengenai pembagian-kekayaan pada Sabtu malam.

Penandatanganan lampiran mengenai pembagian-kekayaan itu adalah unjuk tekad pemerintah Filipina dan MILF terhadap perdamaian, kata Juru Bicara Kepresidenan Abigail Valte dalam wawancara di stasiun radio, yang dikelola negara, pada Minggu.

Presiden Benigno Aquino III senang bahwa lampiran pembagian- kekayaan akhirnya ditandatangani setelah putaran ke-38 enam hari pembicaraan penjajakan resmi di Malaysia yang berakhir Sabtu larut malam, kata Abigail Valte.

"Kedua pihak mampu menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi aspirasi Kerangka Perjanjian tentang Bangsamoro (FAB) yang telah ditandatangani," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MILF Ghadzali Jaafar mengatakan pada Minggu bahwa kepemimpinan MILF tidak cukup senang dengan hasil perjanjian pembagian-kekayaan, tetapi menyambut penandatanganan mengenai pembagian-kekayaan, karena "setidaknya mereka sudah menyelesaikan sesuatu."

Jaafar mengatakan dia yakin bahwa lampiran tersisa tentang pembagian kekuasaan dan normalisasi akan juga ditandatangani dalam tahun ini.

"Perjanjian kompak menyeluruh tidak bisa ditandatangani jika lampiran pada pembagian kekuasaan dan normalisasi tidak ditandatangani," katanya.

Hanya ketika semua orang berpikir bahwa perundingan perdamaian ke mana-mana, pemerintah Filipina dan MILF melakukan terobosan dengan menandatangani Lampiran mengenai Generasi Pendapatan dan Pembagian-Kekayaan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu malam.

Salah satu yang menarik adalah menyetujui formula pembagian pajak. Panel setuju bahwa 25 persen dari "pajak Pemerintah Pusat, biaya dan biaya yang dikumpulkan di wilayah Bangsamoro, selain tarif dan bea masuk" akan pergi ke Pemerintah Pusat, sedangkan 75 persen saja, termasuk saham dari unit pemerintah daerah, akan menjadi bagian Pemerintah Bangsamoro.

Berkenaan dengan sumber pendapatan lainnya, "pendapatan pemerintah berasal dari operasi milik pemerintah Bangsamoro dan perusahaan yang dikendalikan, lembaga keuangan, zona ekonomi, dan pelabuhan bebas yang beroperasi di dalamnya, harus menjadi milik Pemerintah Bangsamoro".

"Bangsamoro harus memiliki kewenangan dan kontrol atas milik pemerintah yang ada dan mengendalikan perusahaan serta lembaga keuangan yang beroperasi secara eksklusif di wilayah Bangsamoro, setelah penentuan kelayakan oleh dewan kebijakan fiskal antarpemerintah," kata lampiran.

Mengenai alih dana dari Pemerintah Pusat, Dana Pembangunan Khusus akan diberikan kepada mantan Bangsamoro "untuk tujuan pembangunan rehabilitasi dan atas pengesahan Undang-Undang Dasar Bangsamoro."

Dengan ditandatanganinya lampiran pembagian-kekayaan, dua FAB lampiran -pembagian kekuasaan dan normalisasi- yang belum diselesaikan. Lampiran mengenai pengaturan transisi dan modalitas sudah ditandatangani Februari lalu.

FAB dan empat lampiran yang akan membentuk bagian dari perjanjian komprehensif yang akan mengakhiri perjuangan bersenjata selama empat dekade oleh pemberontak Muslim, demikian OANA.

(H-AK)