Kemenkes: Belanja alkes jangka panjang antar RI jadi negara maju
2 Desember 2023 19:16 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasanugraha saat menghadiri agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Sebagai Bagian Transformasi Kesehatan Indonesia" yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta, Kamis (30/11/2023). (ANTARA/HO-Humas KADIN).
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasanugraha mengemukakan belanja jangka panjang alat kesehatan (alkes) senilai Rp60 triliun bertujuan mengantar Indonesia menuju negara maju.
"Pinjaman bernilai Rp60 triliun untuk pengadaan berjangka waktu 4--5 tahun ini merupakan pinjaman terbesar dalam satu proyek dan untuk pertama kalinya empat lembaga perbankan dunia membentuk sindikasi untuk memberikan pinjaman," kata Kunta Wibawa Dasanugraha dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
Multilateral development bank yang dimaksud seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan ISDB (Islamic Development Bank).
Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan alat kesehatan melalui program jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia, program penguatan pelayanan kesehatan primer, dan penguatan sistem laboratorium umum Indonesia dalam rangka memenuhi Transformasi Kesehatan RI.
Belanja alat kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terhadap penanggulangan lima penyakit utama, yakni kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KIA).
Baca juga: Menkes: Transformasi digital kesehatan perlu kolaborasi antar-pihak
Baca juga: Kadin: Belanja alat kesehatan jangka panjang capai Rp60 triliun
Pinjaman dana tersebut, kata Kunta, ditempuh pemerintah dengan memperhatikan peluang bonus demografi yang hanya akan terjadi sampai dengan 2030.
Ia mengatakan Indonesia memiliki obsesi untuk terlepas dari status negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi.
"Negara berpendapatan tinggi memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13.200 dolar AS, sementara PDB Indonesia saat ini masih sebesar 4.700 dolar AS, sehingga masih termasuk negara berpendapatan menengah," katanya.
Untuk dapat mencapai hal tersebut, kata Kunta, Kemenkes harus meningkatkan dan memperbaiki belanja yang mencukupi, efisien, efektif, dan adil.
Hingga saat ini, Kunta menyebut nominal belanja kesehatan di Indonesia sekitar 140 dolar AS perkapita masih lebih rendah dari negara-negara lain.
Misalnya, Malaysia yang kini mencapai 400 dolar AS perkapita, Singapore 2.500 dolar AS perkapita, sedangkan negara-negara maju sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 dolar AS perkapita.
Baca juga: Menkes: Digitalisasi membantu menyelesaikan masalah kesehatan
Baca juga: Kemenkes terima 102 unit mobile x-ray bantuan hibah Pemerintah Jepang
"Pinjaman bernilai Rp60 triliun untuk pengadaan berjangka waktu 4--5 tahun ini merupakan pinjaman terbesar dalam satu proyek dan untuk pertama kalinya empat lembaga perbankan dunia membentuk sindikasi untuk memberikan pinjaman," kata Kunta Wibawa Dasanugraha dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
Multilateral development bank yang dimaksud seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan ISDB (Islamic Development Bank).
Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan alat kesehatan melalui program jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia, program penguatan pelayanan kesehatan primer, dan penguatan sistem laboratorium umum Indonesia dalam rangka memenuhi Transformasi Kesehatan RI.
Belanja alat kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terhadap penanggulangan lima penyakit utama, yakni kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak (KIA).
Baca juga: Menkes: Transformasi digital kesehatan perlu kolaborasi antar-pihak
Baca juga: Kadin: Belanja alat kesehatan jangka panjang capai Rp60 triliun
Pinjaman dana tersebut, kata Kunta, ditempuh pemerintah dengan memperhatikan peluang bonus demografi yang hanya akan terjadi sampai dengan 2030.
Ia mengatakan Indonesia memiliki obsesi untuk terlepas dari status negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi.
"Negara berpendapatan tinggi memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13.200 dolar AS, sementara PDB Indonesia saat ini masih sebesar 4.700 dolar AS, sehingga masih termasuk negara berpendapatan menengah," katanya.
Untuk dapat mencapai hal tersebut, kata Kunta, Kemenkes harus meningkatkan dan memperbaiki belanja yang mencukupi, efisien, efektif, dan adil.
Hingga saat ini, Kunta menyebut nominal belanja kesehatan di Indonesia sekitar 140 dolar AS perkapita masih lebih rendah dari negara-negara lain.
Misalnya, Malaysia yang kini mencapai 400 dolar AS perkapita, Singapore 2.500 dolar AS perkapita, sedangkan negara-negara maju sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 dolar AS perkapita.
Baca juga: Menkes: Digitalisasi membantu menyelesaikan masalah kesehatan
Baca juga: Kemenkes terima 102 unit mobile x-ray bantuan hibah Pemerintah Jepang
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
Tags: