Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan lambatnya pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh jajaran pemerintah daerah ataupun pusat terkait kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan.

"Saya tunggu respon termasuk reaction time itu kurang cepat, daerah, pusat, Medan dan kita, 10 jam tanpa official statement, itu tidak bagus," kata Presiden Yudhoyono saat membuka rapat terbatas guna membahas penanganan kerusuhan tersebut dan harga daging sapi yang meroket, di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu siang.

Setiba dari melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri terkait, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Selain itu juga hadir Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kepala BIN Marciano Norman, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Pertanian Suswono, guna membahas kedua topik tersebut. Turut hadir pula Wakil Presiden Boediono.

Presiden mengatakan seharusnya pernyataan resmi tersebut tidak perlu menunggu lengkapnya informasi.

Pada kesempatan itu Presiden mengapresiasi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk berangkat ke Medan guna memeriksa langsung.

Namun ia kembali menyayangkan ketiadaan pernyataan resmi yang tepat waktu segera. Menurut dia, suatu pernyataan resmi diperlukan untuk mencegah kesan bahwa pemerintah melakukan pembiaran.

Presiden juga mengeluhkan lambatnya informasi yang diterimanya terkait kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta.

"Masalah Lapas Medan, saya justru lebih dahulu mengikuti dari tayangan media massa, sejumlah televisi internasional sudah menanyakan sudah meliputnya dibandingkan infomasi yang saya dapat dari sistem. Dan ini untuk yang sekian kalinya," katanya.

Ia menegaskan seharusnya informasi yang diterimanya sama cepat atau bahkan lebih cepat dari media massa.