Pemilu 2024
TKN Prabowo-Gibran yakin penghitungan suara Pemilu aman dari "hacker"
1 Desember 2023 19:58 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyampaikan keterangan pers dalam acara Rakornas TKN dan TKD Prabowo-Gibran di Jakarta (1/12/2023). (ANTARA/Aprillio Abdullah Akbar)
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, meyakini penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 aman dari tindakan peretasan (hacker).
"Untungnya saja sistem mekanisme pemilu kita itu tidak menggunakan mekanisme penghitungan berbasis kepada digital. Tidak e-voting," kata Nusron usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TKN dan TKD Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat.
Menurut Nusron, penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU dengan metode berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), kabupaten/kota, hingga rekapitulasi nasional dianggap efektif untuk menghindari tingkat peretasan dan pencurian data dalam proses penghitungan.
Nusron juga mengimbau KPU agar melakukan mitigasi guna mencegah terjadinya tindakan peretasan.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
Baca juga: BSSN lakukan forensik digital dalam dugaan kebocoran data KPU
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya telah melakukan forensik digital sebagai langkah penanganan dalam dugaan kasus kebocoran data yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut dilakukan oleh BSSN untuk mencari penyebab dari dugaan kebocoran data tersebut.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root couse dari insiden siber yang terjadi," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Jumat.
Terkait tindak lanjut terhadap penanganan dugaan kebocoran data itu nantinya lebih lanjut akan disampaikan secara langsung oleh KPU sebagai pemilik sistem elektronik terkait.
Baca juga: Puan ingatkan KPU tingkatkan keamanan data antisipasi serangan siber
Baca juga: Pakar: KPU harus segera yakinkan publik soal keamanan sistem dan data
Sebelumnya, pada Selasa (28/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta.
Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo".
"Untungnya saja sistem mekanisme pemilu kita itu tidak menggunakan mekanisme penghitungan berbasis kepada digital. Tidak e-voting," kata Nusron usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TKN dan TKD Prabowo-Gibran di Jakarta, Jumat.
Menurut Nusron, penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU dengan metode berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), kabupaten/kota, hingga rekapitulasi nasional dianggap efektif untuk menghindari tingkat peretasan dan pencurian data dalam proses penghitungan.
Nusron juga mengimbau KPU agar melakukan mitigasi guna mencegah terjadinya tindakan peretasan.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
Baca juga: BSSN lakukan forensik digital dalam dugaan kebocoran data KPU
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya telah melakukan forensik digital sebagai langkah penanganan dalam dugaan kasus kebocoran data yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut dilakukan oleh BSSN untuk mencari penyebab dari dugaan kebocoran data tersebut.
"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root couse dari insiden siber yang terjadi," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Jumat.
Terkait tindak lanjut terhadap penanganan dugaan kebocoran data itu nantinya lebih lanjut akan disampaikan secara langsung oleh KPU sebagai pemilik sistem elektronik terkait.
Baca juga: Puan ingatkan KPU tingkatkan keamanan data antisipasi serangan siber
Baca juga: Pakar: KPU harus segera yakinkan publik soal keamanan sistem dan data
Sebelumnya, pada Selasa (28/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta.
Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo".
Pewarta: Aprillio Abdullah Akbar
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023
Tags: