"Manusia adalah bagian dari kependudukan. Jika manusia tidak mengetahui kependudukan, rencana pembangunan yang dibuat hanya sekadar di atas meja. Maka, untuk merencanakan pembangunan haruslah berwawasan kependudukan," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan hal tersebut saat menghadiri seminar dengan tema "Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan" di Kota Tidore, Maluku Utara.
Ia menegaskan ketika merencanakan pembangunan, baik di level nasional, provinsi atau kota, yang menikmati hasil pembangunan adalah manusia sehingga isu-isu kependudukan dan segala tantangannya penting untuk menjadi perhatian.
Baca juga: BKKBN: Perguruan tinggi bisa jadi pusat inovasi entaskan stunting
Di dalam GDPK tersebut terkandung lima pilar, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan basis data kependudukan.
"Untuk itu, diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota juga membuat GDPK sesuai dengan kondisi per wilayah, dengan berasaskan lima pilar tersebut, karena setiap gagasan tentunya berbeda-beda pada setiap daerah," ujar dia.
BKKBN juga terus berupaya mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo dengan membuat kerangka besar untuk mengoptimalkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
"Tahun 2016, Pak Presiden pernah mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di Cirebon, Jawa Barat, dan berhasil. Selanjutnya, Kampung Keluarga Berencana tersebut bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas," katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas kependudukan melalui program keluarga berkualitas akan memudahkan daerah untuk membuat program-program yang lebih tepat sasaran, utamanya dalam rangka menurunkan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta upaya-upaya yang saling berkaitan lainnya.
"Berhasilnya program kependudukan ini memiliki dampak baik bagi daerah-daerah penyelenggara, yakni terciptanya keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia," ucap Boni.
Baca juga: Bapanas pastikan keberlanjutan bantuan pangan andalkan data BKKBN
Baca juga: Kepala BKKBN: Pemberian makanan untuk stunting tak boleh dipolitisasi
Baca juga: BKKBN: Jumlah keluarga berisiko stunting turun di akhir tahun 2023