Kedua pihak menyiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Mendukung Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Selain itu, lanjut dia, sistem BLUD dan UPTD dapat menyediakan lapangan kerja baru melalui perekrutan pegawai untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Sementara itu, Chief of Party USAID Kolektif Wawan Ridwan menambahkan melalui lokakarya ini diharapkan adanya komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan bentuk dan status SUOP menjadi UPTD dan BLUD, mengalokasikan dan menyalurkan dana pemerintah daerah yang mencukupi, meningkatkan kapasitas pengelola kawasan konservasi perairan serta menyusun strategi pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan.
USAID Kolektif mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan melalui penguatan sumber daya manusia dan organisasi kelembagaan pengelola melalui pembentukan UPTD dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan di 13 kawasan konservasi perairan di 5 provinsi wilayah kerja USAID Kolektif, dengan total luas hampir 5 juta hektare atau sekitar 30% dari target KKP untuk pengelolaan kawasan konservasi yang efektif.
Baca juga: KKP menggelar diskusi kelompok terfokus program USAID konservasi laut
Baca juga: KKP-USAID benahi konservasi laut berbasis ekosistem
Baca juga: Kuliah umum pengembangan konservasi perairan digelar USAID-KKP Malut