Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan keamanan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna mengantisipasi kebocoran data pribadi pemilih dari serangan siber demi kelancaran Pemilu 2024.

"Di era kemajuan teknologi, serangan siber harus bisa diantisipasi. Harus ada jaminan keamanan data pemilih pemilu agar pesta demokrasi kita bisa berjalan lancar, aman dan damai. Keamanan data pribadi pemilih juga mutlak untuk dilindungi," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Puan juga mendorong KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk bekerja sama dengan lembaga keamanan siber maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan perlindungan data dan keamanan siber berjalan optimal.

"Kita memiliki BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang memiliki anak-anak bangsa yang bisa menghalau serangan siber. Dengan begitu, sinergitas diperlukan untuk menangkal kejahatan teknologi seperti ini," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa serangan siber merupakan hal yang patut diwaspadai secara seksama sehingga menuntut urgensi langkah-langkah pencegahan dan investigasi lebih lanjut.

"KPU dan Kemenkominfo harus segera mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan yang memungkinkan terjadinya peretasan sistem," tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan perlunya KPU memperbarui sistem perlindungan siber untuk mencegah serangan serupa terjadi di masa depan.

Baca juga: KPU pastikan laman dan aplikasi digital aman dari kebocoran data siber

Baca juga: Pakar: Jangan sampai kebocoran data pemilih ganggu Pemilu 2024

"Investasi dalam teknologi keamanan siber, pelatihan bagi personel IT, dan penerapan standar keamanan yang ketat menjadi langkah krusial dalam melindungi lembaga-lembaga publik, terutama yang terlibat dalam proses demokratis seperti KPU," katanya.

Menurut dia, kebocoran data pemilih membuka celah bagi penipuan identitas dan aktivitas kriminal lainnya yang dapat merugikan warga. Mulai dari, dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, serta mengancam integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, menimbulkan prasangka antara pihak-pihak terkait yang dapat membuat kondusivitas pelaksanaan pemilu terganggu.

"Maka penting sekali adanya investigasi lebih lanjut dari isu kebocoran ini, dan langkah-langkah peningkatan pengamanan data. Selain demi keamanan data pribadi masyarakat, terjaminnya informasi soal DPT juga agar tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu," kata Puan.

Sebelumnya, Rabu (29/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.

Baca juga: Andika Perkasa khawatir data pemilih yang dibobol dapat intervensi KPU

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kemudian dari tim cyber crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

KPU pada Selasa (28/11) mengatakan telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data yang dilakukan peretas bernama "Jimbo", yang mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.

Adapun pada tahun 2022 peretas bernama "Bjorka" juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.