Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kaidah lingkungan, sosial dan tata kelola pemerintahan (Environmental, Social and Governance/ESG) diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

"Menurut saya untuk penerapan ESG sudah kami lakukan di IKN Nusantara," ujar Basuki di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, terkait kaidah lingkungan, Kementerian PUPR telah menerapkan kualitas, estetika dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Misalnya kita mau bikin terowongan bawah laut (immersed tunnel), karena kita ingin melindungi spesies hewan bekantan dan dugong yang hidup di Teluk Balikpapan," katanya.

Kemudian untuk tata kelola (governance), Kementerian PUPR juga lakukan melalui proses lelang paket-paket kontrak atau proyek pembangunan IKN secara benar, terbuka, dan transparan.

"Sedangkan terkait inklusifitas dan tanggung jawab sosial, kita mendidik tenaga konstruksi lokal, memberikan pelatihan supaya mereka terlibat dalam pekerjaan pembangunan IKN, memberdayakan katering-katering dari masyarakat lokal, menyewa mobil dari masyarakat Kalimantan Timur," kata Basuki.

Dia juga menambahkan secara langsung maupun tidak langsung Kementerian PUPR menjalankan kaidah-kaidah ESG dalam pembangunan IKN Nusantara. Kementerian PUPR mengharuskan semua kontraktor harus berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan para kontraktor lokal dalam pembangunan IKN.

Sebagai informasi, Environmental, Social and Governance (ESG) merupakan tiga hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam bisnis proses yang berkaitan dengan penyediaan dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur melalui pengembangan kerangka kerja ESG (ESG Framework) dan manual ESG.

ESG Framework merupakan prinsip-prinsip/standar yang digunakan dalam pengelolaan bisnis/proses bisnis yang mengikuti kriteria tertentu dan yang membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola.

ESG Manual pada prinsipnya merupakan penjelasan detail dari ESG Framework yang berisikan petunjuk teknis implementasi ESG dalam tahapan proyek infrastruktur. Dengan melekatkan faktor ESG ke dalam instrumen dukungan pemerintah dapat menjamin bahwa penyediaan infrastruktur menghasilkan dampak yang positif.