Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi mendongkrak penjualan produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis mengatakan momen musiman seperti datangnya tahun politik pada akhir 2023, dapat menggenjot penjualan UMKM.

"Tentunya, selain kebijakan dari pemerintah, momen-momen yang bersifat musiman, seperti tahun politik dapat menggenjot penjualan UMKM," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan, ada sejumlah pelaku UMKM yang akan mendapatkan peluang untuk meningkatkan penjualan diantaranya adalah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, percetakan, kerajinan tangan, termasuk sektor kuliner.

Menurutnya, kebutuhan untuk penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK), berbagai kegiatan pertemuan konsolidasi, maupun mobilisasi pada tingkat akar rumput serta penyediaan suvenir dan bantuan sembako dari para calon anggota legislatif akan meningkatkan penjualan UMKM.

"Para caleg dan tim sukses Pemilihan Presiden (Pilpres) seharusnya memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Karena ini akan mendorong peningkatan volume penjualan UMKM sehingga keberlangsungan usaha UMKM dapat terjamin," katanya.

Ia menambahkan, selain itu, para caleg juga bisa mempromosikan produk UMKM pada masa kampanye. Hal tersebut, juga akan semakin memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat situasi geopolitik.

Keberadaan UMKM, lanjutnya, memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi kurang lebih sebesar 60 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dari total angkatan kerja.

"Dengan posisi tersebut, UMKM merupakan penopang perekonomian nasional dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain memanfaatkan masa kampanye, lanjutnya, untuk jangka panjang pemerintah perlu memperkuat Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi pemasaran, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi sertifikasi produk, dan berbagai paket kebijakan lainnya.

"Ini akan berdampak pada mudahnya penyelesaian pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.