NU-Muhammadiyah Lampung imbau masyarakat tak terprovokasi kasus Bitung
30 November 2023 15:30 WIB
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung Sudarman (kanan) dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung Puji Raharjo saat memberikan keterangan kepada awak media. Bandarlampung, Kamis, (30/11/2023). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Bandarlampung (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan PW Muhammadiyah Lampung mengimbau masyarakat tak terprovokasi oleh perbuatan oknum-oknum yang ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui media sosial (medsos), misalnya kasus di Bitung di Sulawesi Utara.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung Sudarman, di Bandarlampung, Kamis, mengatakan sebagaimana diketahui bahwa hari-hari ini di media sosial banyak fenomena ujaran-ujaran yang memang perlu diwaspadai.
Untuk itu, dua ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, merasa perlu mengambil sikap, apa yang sedang berkembang di media sosial terkait tayangan-tayangannya terkait kasus di Bitung.
"Meski kasus di Bitung Sulawesi Utara itu skalanya lokal dan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan jika dibiarkan akan membesar dan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat anak bangsa di Indonesia," kata dia.
Menurut dia, Pimpinan Muhammadiyah dan PWNU tidak ingin hal tersebut membesar dan berkembang mempengaruhi pikiran-pikiran anak bangsa sehingga sedini mungkin perlu dicegah.
"Kami semua bisa mewaspadai, dan kita harus peduli untuk mencegah bersama-sama, hal-hal yang mungkin bisa memecah bangsa, contohnya seperti yang kita saksikan di medsos, ada namanya Putri Bulan, yang mungkin kontennya berpotensi atau mendekati SARA, maka ini harus diantisipasi," kata dia
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung Puji Raharjo mengatakan, guna menyikapi yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, terkait konflik di Timur Tengah, kemudian dinamika sosial kemasyarakatan dan politik di Indonesia secara lebih luas, maka PWNU dan Muhammadiyah menyatakan sikapnya.
"Menyikapi perkembangan dunia Islam, kemanusiaan, dan sosial kemasyarakatan saat ini, khususnya peristiwa yang terjadi di Bitung, Sulawesi, kami merasa perlu untuk menyampaikan pandangan dan sikap sebagai wujud tanggung jawab keumatan dan kebangsaan," kata dia.
Pertama, NU dan Muhammadiyah Lampung mengecam tindakan kekerasan di Bitung, Sulawesi Utara, yang tidak berprikemanusian yang terjadi, yakni bentrok antarkelompok berbasis Suku, Agama, Ras (SARA) telah menimbulkan korban jiwa dan luka.
"Tindakan tersebut tidak hanya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang kita junjung tinggi," kata Puji.
Kedua, mendukung tindakan preventif pemerintah yang responsif dan efektif agar peristiwa serupa tidak terulang, serta mengapresiasi langkah cepat yang diambil dalam menangani situasi di Bitung, termasuk proses hukum terhadap pelaku, sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
Ketiga, NU dan Muhammadiyah Lampung mengajak masyarakat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh perbuatan oknum-oknum yang ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang," kata dia.
Khusus menjelang Pemilu 2024, Puji Raharjo mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif di tahun politik.
"Di tahun politik ini, kami meminta masyarakat untuk membantu pemerintah menciptakan situasi yang kondusif. Hindari provokasi dan penyebaran isu SARA yang dapat mengganggu pesta demokrasi, seperti pemilihan umum, agar dapat berlangsung secara damai, demokratis, dan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi kebangsaan," kata dia.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung Sudarman, di Bandarlampung, Kamis, mengatakan sebagaimana diketahui bahwa hari-hari ini di media sosial banyak fenomena ujaran-ujaran yang memang perlu diwaspadai.
Untuk itu, dua ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, merasa perlu mengambil sikap, apa yang sedang berkembang di media sosial terkait tayangan-tayangannya terkait kasus di Bitung.
"Meski kasus di Bitung Sulawesi Utara itu skalanya lokal dan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan jika dibiarkan akan membesar dan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat anak bangsa di Indonesia," kata dia.
Menurut dia, Pimpinan Muhammadiyah dan PWNU tidak ingin hal tersebut membesar dan berkembang mempengaruhi pikiran-pikiran anak bangsa sehingga sedini mungkin perlu dicegah.
"Kami semua bisa mewaspadai, dan kita harus peduli untuk mencegah bersama-sama, hal-hal yang mungkin bisa memecah bangsa, contohnya seperti yang kita saksikan di medsos, ada namanya Putri Bulan, yang mungkin kontennya berpotensi atau mendekati SARA, maka ini harus diantisipasi," kata dia
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung Puji Raharjo mengatakan, guna menyikapi yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, terkait konflik di Timur Tengah, kemudian dinamika sosial kemasyarakatan dan politik di Indonesia secara lebih luas, maka PWNU dan Muhammadiyah menyatakan sikapnya.
"Menyikapi perkembangan dunia Islam, kemanusiaan, dan sosial kemasyarakatan saat ini, khususnya peristiwa yang terjadi di Bitung, Sulawesi, kami merasa perlu untuk menyampaikan pandangan dan sikap sebagai wujud tanggung jawab keumatan dan kebangsaan," kata dia.
Pertama, NU dan Muhammadiyah Lampung mengecam tindakan kekerasan di Bitung, Sulawesi Utara, yang tidak berprikemanusian yang terjadi, yakni bentrok antarkelompok berbasis Suku, Agama, Ras (SARA) telah menimbulkan korban jiwa dan luka.
"Tindakan tersebut tidak hanya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang kita junjung tinggi," kata Puji.
Kedua, mendukung tindakan preventif pemerintah yang responsif dan efektif agar peristiwa serupa tidak terulang, serta mengapresiasi langkah cepat yang diambil dalam menangani situasi di Bitung, termasuk proses hukum terhadap pelaku, sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
Ketiga, NU dan Muhammadiyah Lampung mengajak masyarakat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh perbuatan oknum-oknum yang ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang," kata dia.
Khusus menjelang Pemilu 2024, Puji Raharjo mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif di tahun politik.
"Di tahun politik ini, kami meminta masyarakat untuk membantu pemerintah menciptakan situasi yang kondusif. Hindari provokasi dan penyebaran isu SARA yang dapat mengganggu pesta demokrasi, seperti pemilihan umum, agar dapat berlangsung secara damai, demokratis, dan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi kebangsaan," kata dia.
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
Tags: