Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa madrasah diniyah takmiliyah (MDT) akan masuk dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Di dalam penjelasan frasa pendidikan agama dan keagamaan akan dicantumkan madrasah diniyah takmiliyah dalam draf RPJPN 2025-2045," kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan-nya usai melakukan pertemuan konsultasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Beppenas) Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (28/11).

Yandri menyebut bahwa madrasah diniyah akan dicantumkan pada Bab 4.1.2 tentang Pendidikan Berkualitas yang Merata dalam RPJPN 2025-2045.

"Di mana untuk mencapai sasaran pembangunan 2045 kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif, serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat mencakup beberapa hal, di antaranya di poin ke (VII) pendidikan agama dan keagamaan," katanya.

Baca juga: Untuk rujukan, Kemenag susun pedoman Madrasah Diniyah Model

Menurut dia, eksistensi pendidikan diniyah harus dipertahankan sebagai lembaga pendidikan non formal yang memberikan ilmu pengetahuan agama Islam, serta pembentukan karakter dan moral, sehingga membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Dalam rangka pembangunan karakter dan moral bangsa, penting untuk mencantumkan madrasah diniyah takmiliyah dalam RPJPN 2025-2045 sehingga eksistensi pendidikan diniyah dapat terus berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Yandri menambahkan bahwa pertemuannya dengan Menteri PPN itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan konsultasi di MPR RI, Jakarta, pada September lalu, di mana ia mengusulkan agar pendidikan diniyah masuk dalam RPJPN 2025-2045.

"Pertemuan berlangsung hangat dan direspon sangat baik oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sehingga masukan yang diberikan diterima dan diakomodir oleh Bappenas sebagai bagian dari rumusan final draf RPJPN 2025-2045," kata Yandri.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut, di antaranya Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Pimpinan MPR Budi Muliawan, perwakilan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Perwakilan Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an (FKPQ).