Makassar (ANTARA) - Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Apalagi sejauh ini, hanya satu daerah saja di Sulsel yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilu dan Pilkada Serentak.

"Ini kunjungan yang sangat ramai, ini pertanda Bapak Pj Gubernur Sulsel disayang oleh Komisi II DPR RI. Kami mengakui, Pemprov Sulsel lumayan cepat menyiapkan Pemilu, karena tinggal satu daerah lagi yang sementara belum NPHD," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin rombongan Komisi II DPR RI, yang melakukan kunjungan kerja di Makassar, Sulsel, Rabu.

Mereka diterima langsung Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dan jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Komisi II mempertanyakan terkait kesiapan logistik Pemilu di Sulsel. Pelaksanaan kampanye, dan upaya Pemprov Sulsel dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk proses NPHD untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

"Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan pada rapat bersama Menteri Keuangan. Kunjungan ini agar Pemilu itu bisa berjalan dengan baik berdasarkan perintah undang-undang," ujarnya.

Baca juga: BEM PTMI Zona V Jatim-Bali deklarasi pemilu damai

Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku sangat bersyukur bisa dikunjungi langsung Komisi II DPR RI. Menurut dia, Komisi II DPR RI merupakan mitra kerja Menteri Dalam Negeri.

"Secara khusus saya merasa terhormat karena dikunjungi langsung oleh Komisi II DPR RI. Saya sebagai Pj Gubernur Sulsel sekaligus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya," kata Bahtiar.

Bahtiar mengungkapkan, Pemprov Sulsel sudah melakukan penyelesaian APBD Pokok 2024 dan penandatanganan NPHD Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sulsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.

"Alhamdulillah Provinsi Sulsel yang pertama melakukan NPHD untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kami juga sudah melakukan penetapan APBD Pokok 2024, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bahtiar.

Sejauh ini, kata Bahtiar, Pemprov Sulsel sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Di antaranya, Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat, kepala desa, unsur TNI dan Polri sampai di tingkat desa, Bawaslu dan KPU se-Sulsel.

"Kami juga akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di setiap TPS, untuk antisipasi bilamana ada petugas yang kelelahan," urainya.

Baca juga: Kemenkominfo komitmen hadirkan konektivitas andal untuk Pemilu 2024