Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud Md meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan langkah pemecahan masalah (troubleshooting) ketika data pemilih dibobol oleh pembajak agar legitimasi hasil pemungutan suara tetap terjaga.

"Kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa 'troubleshooting' yang dilakukan sehingga kami yakin tidak bisa mengganggu hasil pemilihan nanti," kata Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud Md, Andika Perkasa, di Jakarta, Rabu.

Jenderal purnawirawan yang pernah menjabat Panglima TNI periode 2021-2022 ini mengatakan, data pemilih saat ini diduga sudah jelas ada di tangan yang tidak berhak dan sangat mungkin itu digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU nantinya.

Senada, Wakil Komandan Teritorial Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Herman Khaeron, meminta permasalahan kebocoran data pribadi pemilih untuk Pemilu 2024 dapat segera ditangani oleh KPU agar pesta demokrasi itu tetap jujur dan adil.

Baca juga: Andika Perkasa khawatir data pemilih yang dibobol dapat intervensi KPU

Karena, menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, permasalahan kebocoran data pemilih akan mengganggu legitimasi atau pengakuan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024.

"Pemilu itu demokratis, pemilu itu harus adil, harus jujur, harus rahasia, tentu hasilnya juga harus 'legitimate'," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.

Baca juga: Langkah Kemenkominfo dalam penanganan dugaan kebocoran data KPU
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.

Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Komisi I DPR minta KPU tanggung jawab terkait dugaan kebocoran data
Sementara itu, KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).

Betty mengatakan KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo" tersebut.

KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu.

Baca juga: KPU libatkan Polri dan BIN dalami dugaan kebocoran data Pemilu 2024