Jakarta (ANTARA News) - Posko tanggap darurat bencana asap di Riau telah ditutup karena kualitas udara di provinsi tersebut sudah dianggap baik.

"Penutupannya tepat pada hari ke-20 sejak ditetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau (21/6)," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sesuai instruksi Presiden, BNPB memegang kendali penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"BNPB telah melakukan penanggulangan bencana asap dengan strategi operasi di darat, udara, penegakan hukum dan sosialisasi bersama unsur terkait," jelas Sutopo.

Selanjutnya, pemadaman kebakaran lahan dan hutan tersebut diserahkan kepada BPBD Provinsi Riau, dan dilakukan oleh 1.500 personel Pasukan Reaksi Cepat (PRC).

"Saat ini PRC masih melakukan patroli dan pemadaman di tempat yang masih ada titik api dan asapnya, dan secara bergiliran juga menjalani pemeriksaan kesehatan di RS terdekat," jelas Sutopo.

Sebanyak 1.500 personel PRC ini akan kembali ditarik ke Jakarta secara bertahap.

Sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BNPB menyiagakan tiga unit helikopter Bolco dan satu unit helikopter Sikorsky untuk tetap melakukan pemboman air di tempat yg masih ada titik api dan digerakkan ke tempat lainnya di wilayah Riau serta beberapa provinsi lain di Sumatera.

Selain itu, satu unit pesawat Cassa juga masih berjaga dan melakukan penaburan garam jika diperlukan.

Sutopo menjelaskan langkah-langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi mengingat puncak bencana asap di Sumatera dan Kalimantan pada umumnya terjadi selama Agustus hingga Oktober.

"Kunci utama antisipasi bencana asap adalah sosialisasi, penegakan hukum dan menjalankan banyak peraturan-peraturan tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan pemda, Kemhut, Kemtan, KLH, Polri dan lainnya," ujarnya.