Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa data keluarga harus dihidupkan agar intervensi keluarga berisiko stunting bisa tepat sasaran dalam rangka menyambut bonus demografi.

"Kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga data keluarga ini harus hidup untuk membuat perencanaan serta intervensi keluarga berisiko stunting, demi sumber daya manusia yang lebih berkualitas," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Selasa.

BKKBN merilis hasil pemutakhiran pendataan keluarga, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting tahun 2023, yang memuat informasi mengenai kependudukan, pemakaian kontrasepsi, pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni, informasi geospasial, karakteristik sosial ekonomi, dan peta keluarga berisiko stunting.

Baca juga: BKKBN: Jumlah keluarga berisiko stunting turun di akhir tahun 2023

Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan. Pada tahun 2022, tercatat ada 13.511.649 keluarga berisiko stunting, kemudian pada tahun 2023 semester 1, ada 13.123.418 keluarga, dan tahun 2023 semester 2 sebanyak 11.349.212 keluarga.

Jumlah keluarga yang didata pada tahun 2022 sebanyak 67.457.760 keluarga, sedangkan tahun 2023 semester 2 sebanyak 72.516.889.

"Data bukan segala-galanya, tapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para kader, tim pendamping keluarga, dan seluruh tim di lini lapangan karena mereka inilah yang menjadi pelaku pendataan keluarga," ucap Hasto.

Ia menjelaskan, pendataan keluarga ini mampu menghasilkan data mikro berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sehingga dapat dimanfaatkan antar kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting.

Melalui pendataan keluarga, BKKBN berupaya mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga) yang akurat dan mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca juga: BKKBN berhasil mutakhirkan 15,9 juta data keluarga Indonesia

Ia menegaskan, visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan percepatan penurunan stunting antara rumah tangga dan penyelenggara (pemerintah) mesti sama, sehingga komitmennya bisa dilakukan secara berkelanjutan.

"Saya di mana-mana ketemu kepala daerah targetnya selalu 0 persen, tetapi sampai saat ini belum ada spirit keluarga yang lantang menyatakan bahwa anak saya harus tidak stunting," tuturnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya terus mengedukasi keluarga, dengan mengoptimalkan program-program bantuan dari pemerintah, salah satunya program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dimana pada tahun 2023 ini, ada 4.243.086 keluarga yang menerima PKH.

"Kadang orang-orang masih memilih kredit sepeda motor, dapat PKH bukan untuk makan anaknya tetapi untuk kredit motor, ini kan tidak benar, masih berat perjuangan kita kalau belum melihat anak sebagai aset yang paling penting," paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang turut hadir pada kesempatan ini menyatakan bahwa penyediaan informasi yang akurat dan mutakhir hasil pendataan keluarga BKKBN menjadi kunci kesuksesan penurunan stunting.

"Sejak bulan April 2023, Presiden sudah merestui bantuan stunting berupa 1 pak telur dan 1 kg ayam kepada 1,4 juta keluarga berisiko stunting untuk tiga bulan, kemudian diperpanjang lagi di bulan September-Oktober, di tahun 2024 nanti, Bapanas juga akan teurs melanjutkan bantuan ini," ujar Arief.

Ia menegaskan, bantuan pangan ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yakni nol kelaparan atau zero hunger.

"Kita tidak lagi menyeleksi, datanya langsung kita ambil semua dari BKKBN. Oleh karena itu, data dari pendataan keluarga BKKBN ini harus detail by name by address, agar pemberian bantuan tidak salah sasaran," katanya.

Baca juga: Kepala BKKBN minta akademisi tanah air aktif manfaatkan data keluarga

Baca juga: Pemutakhiran data PK BKKBN dimanfaatkan kementerian tangani stunting