Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkolaborasi untuk menyediakan layanan kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) gratis di perusahaan.

"Layanan KB gratis perusahaan itu disediakan di klinik-klinik perusahaan, sehingga karyawan/karyawati yang bekerja, karena tidak punya banyak waktu untuk keluar dari perusahaan (untuk ber-KB ke rumah sakit atau faskes), mungkin bisa dilayani di tempat kerja," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Senin.

BKKBN menggelar pekan pelayanan KB dalam pencanangan program Gerakan Peningkatan Pelayanan KB di Wilayah Khusus (Gerai Yansus) dan KB Perusahaan pada 21 November hingga 3 Desember 2023, sebagai momentum menyambut peringatan Hari Ibu ke-95, dengan target 1.256.052 akseptor.

Baca juga: BKKBN: KB perusahaan berkontribusi besar

Hasto mengatakan KB juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dapat menjaga jarak kelahiran agar anak tidak berisiko stunting dan ibu juga terbebas dari anemia.

"Semakin dekat jarak antar-kelahiran, anak semakin stunting, juga semakin dekat jarak antara hamil dan melahirkan, ibunya akan semakin anemia. Jarak yang ideal adalah 36 bulan, inilah peran kontrasepsi," ujar dia.

Berdasarkan data BKKBN per tanggal 26 November 2023 pukul 15.00 WIB, progres pekan pelayanan KB serentak berhasil mencapai 362.378 akseptor, jumlah ini setara 28,85 persen dari total target nasional.

Apabila dilihat dari jenis pelayanan KB per metode, 30,13 persen memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan 52,55 persen KB pascapersalinan.

Adapun rinciannya, capaian KB suntik sebanyak 189.141 akseptor, pil 112.213 akseptor, implan 29.173 akseptor, IUD 10.428 akseptor, metode operasi pria (MOP) 107 akseptor, dan metode operasi wanita (MOW) 1.906 akseptor.

Baca juga: BKKBN perluas layanan KB dan stunting di perbatasan Kalsel-Kalteng

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Eddy Hussy menyatakan bahwa keluarga memegang peranan besar dan penting dalam mendukung penurunan stunting demi keluarga berkualitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas layanan KB.

"Ini adalah upaya kami untuk mendukung penggunaan kontrasepsi modern menjadi 63 persen di tahun 2024, dan menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau unmet need menjadi 7,4 persen di tahun 2024," ucap Eddy.

Ia mengapresiasi beberapa perusahaan yang sudah memiliki klinik dengan layanan KB dan memperhatikan pentingnya ruang laktasi agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif pada anak hingga usia 2 tahun.

"Kami mengapresiasi perusahaan yang sudah memperhatikan tentang menyusui anak dan kebutuhan ibu. Kerja sama ini akhirnya saling meningkatkan produktivitas yang lebih efisien, sehingga para pekerja bisa bekerja dengan maksimal," tuturnya.

Salah satu perusahaan yang menjadi anggota Apindo, PT Sritex Indonesia, bahkan menyediakan layanan khusus mengantarkan ASI yang sudah dipompa oleh ibu dari tempat kerja menuju ke rumah, dengan ojek daring.

Untuk kebutuhan ber-KB, ia menyebutkan bahwa sudah banyak perusahaan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan di wilayah setempat.

Baca juga: BKKBN: Layanan KB Serentak Sehari sasar 1,24 juta akseptor

Baca juga: BKKBN jaring ratusan akseptor KB lewat pelatihan layanan kontrasepsi

"Beberapa perusahaan sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, karena alat-alat (KB) kan sudah diberikan gratis oleh BKKBN. Hingga saat ini jumlah perusahaan yang berpartisipasi sudah sekitar 100, dan dengan adanya dorongan dari pemerintah tentang KB perusahaan, jumlah ini terus meningkat," paparnya.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan ber-KB, perusahaan juga sudah memberikan waktu khusus kepada pekerja agar program KB bisa berjalan lancar untuk mendukung keluarga berkualitas dan penurunan stunting.