Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) mengaku akan menyurati Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga negara-negara Islam khususnya di jazirah Arab, soal isu Palestina dan Israel.
Pasalnya, kata Wakil Ketua Umum PP Persis Prof Atip Latipulhayat, beberapa negara di kawasan tersebut diketahui menormalisasi hubungannya dengan Israel, sehingga langkah yang diambil OKI dirasakan tidak memberikan dampak nyata, bahkan tak jarang di antara negara-negara anggota sendiri terjadi ketidaksepahaman.
"Betul, ada tantangan, kalau tidak saya katakan sebagai dilema yang dihadapi oleh kita (terkait Palestina), nah tentunya Persis selepas Musykernas ini akan berkomunikasi langsung yakni dengan berkirim surat kepada OKI dan di dalamnya juga mungkin ke negara-negara Arab ya dalam hal ini," ucap Atip selepas Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) PP Persis di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Hal ini dilakukan, kata Atip, karena dalam penilaian Persis, Palestina seperti dibiarkan sendiri, padahal negara-negara Arab bersepakat pada tahun 1967 dalam kesepakatan yang dikenal dengan Resolusi Khartoum untuk tidak pernah berdamai dengan Israel, tidak akan bernegosiasi dengan Israel, dan tidak akan memberikan pengakuan pada Israel.
"Dan semua itu dilanggar, bahkan oleh negara-negara Arab yang mengusulkannya sendiri, hingga Palestina sekarang harus sendirian," ucapnya.
Langkah ini juga, ucap Atip, sebagai usaha dari Persis untuk mengetuk hati nurani negara-negara Arab yang secara geopolitik teritorial berhubungan langsung dengan Palestina, dan dahulu berada di garis depan, bahkan tahun 1967 membuat kesepakatan resolusi Khartoum.
"Resolusi three no's itu semuanya dilanggar, Mesir membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian Uni Emirat Arab, Bahrain dan beberapa negara Arab lainnya. Jadi Persis ingin mengetuk nurani dari negara-negara yang secara historis dan ideologis, mereka itu memiliki tanggung jawab tentang hal itu," ucapnya.
Terkait isu Palestina sendiri, Musykernas PP Persis tahun 2023 ini membuat sedikitnya tiga rekomendasi, yang pertama mereka sangat mengecam keras kekejaman Israel di Palestina dan mendesak lembaga dunia terutama PBB, OKI dan lembaga HAM internasional dengan segala kewenangan yang dimilikinya, untuk bersikap tegas dan keras dalam menghentikan pembantaian dan genosida oleh Israel yang telah membunuh belasan ribu jiwa warga Palestina, serta akan menuntut rezim Zionis Israel ke mahkamah internasional sebagai penjahat perang.
Kedua, PP Persis mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dalam upaya merebut kemerdekaan, serta mengembalikan hak-hak mereka atas tanah yang diduduki secara paksa dan ilegal oleh Zionis Israel.
Ketiga, mengapresiasi setinggi-tingginya pemerintah Indonesia atas segala perjuangannya membela rakyat Palestina serta ketegasan dukungannya di forum PBB maupun OKI, juga sumbangan kemanusiaan yang nyata yang telah disampaikan baik dari anggaran pemerintah maupun dari sumbangan rakyat Indonesia.
Baca juga: Persis minta Indonesia dorong pengiriman pasukan perdamaian Palestina
Baca juga: Bulan Sabit Merah Palestina: 61 truk makanan dikirim ke Gaza utara
Pasalnya, kata Wakil Ketua Umum PP Persis Prof Atip Latipulhayat, beberapa negara di kawasan tersebut diketahui menormalisasi hubungannya dengan Israel, sehingga langkah yang diambil OKI dirasakan tidak memberikan dampak nyata, bahkan tak jarang di antara negara-negara anggota sendiri terjadi ketidaksepahaman.
"Betul, ada tantangan, kalau tidak saya katakan sebagai dilema yang dihadapi oleh kita (terkait Palestina), nah tentunya Persis selepas Musykernas ini akan berkomunikasi langsung yakni dengan berkirim surat kepada OKI dan di dalamnya juga mungkin ke negara-negara Arab ya dalam hal ini," ucap Atip selepas Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) PP Persis di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Hal ini dilakukan, kata Atip, karena dalam penilaian Persis, Palestina seperti dibiarkan sendiri, padahal negara-negara Arab bersepakat pada tahun 1967 dalam kesepakatan yang dikenal dengan Resolusi Khartoum untuk tidak pernah berdamai dengan Israel, tidak akan bernegosiasi dengan Israel, dan tidak akan memberikan pengakuan pada Israel.
"Dan semua itu dilanggar, bahkan oleh negara-negara Arab yang mengusulkannya sendiri, hingga Palestina sekarang harus sendirian," ucapnya.
Langkah ini juga, ucap Atip, sebagai usaha dari Persis untuk mengetuk hati nurani negara-negara Arab yang secara geopolitik teritorial berhubungan langsung dengan Palestina, dan dahulu berada di garis depan, bahkan tahun 1967 membuat kesepakatan resolusi Khartoum.
"Resolusi three no's itu semuanya dilanggar, Mesir membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian Uni Emirat Arab, Bahrain dan beberapa negara Arab lainnya. Jadi Persis ingin mengetuk nurani dari negara-negara yang secara historis dan ideologis, mereka itu memiliki tanggung jawab tentang hal itu," ucapnya.
Terkait isu Palestina sendiri, Musykernas PP Persis tahun 2023 ini membuat sedikitnya tiga rekomendasi, yang pertama mereka sangat mengecam keras kekejaman Israel di Palestina dan mendesak lembaga dunia terutama PBB, OKI dan lembaga HAM internasional dengan segala kewenangan yang dimilikinya, untuk bersikap tegas dan keras dalam menghentikan pembantaian dan genosida oleh Israel yang telah membunuh belasan ribu jiwa warga Palestina, serta akan menuntut rezim Zionis Israel ke mahkamah internasional sebagai penjahat perang.
Kedua, PP Persis mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dalam upaya merebut kemerdekaan, serta mengembalikan hak-hak mereka atas tanah yang diduduki secara paksa dan ilegal oleh Zionis Israel.
Ketiga, mengapresiasi setinggi-tingginya pemerintah Indonesia atas segala perjuangannya membela rakyat Palestina serta ketegasan dukungannya di forum PBB maupun OKI, juga sumbangan kemanusiaan yang nyata yang telah disampaikan baik dari anggaran pemerintah maupun dari sumbangan rakyat Indonesia.
Baca juga: Persis minta Indonesia dorong pengiriman pasukan perdamaian Palestina
Baca juga: Bulan Sabit Merah Palestina: 61 truk makanan dikirim ke Gaza utara