Sri Mulyani: Pembiayaan investasi capai Rp46,56 triliun per Oktober
24 November 2023 19:22 WIB
Tangkapan layar - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023). ANTARA/Youtube Kemenkeu RI/pri. (ANTARA/Youtube Kemenkeu RI)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pembiayaan sejak Januari hingga Oktober 2023 mencapai sebesar Rp46,56 triliun atau setara dengan 26,41 persen dari total alokasi tahun ini senilai Rp175,3 triliun.
Pembiayaan investasi tersebut direalisasikan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program pemerintah dan proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan.
"Kami akan terus melihat sampai akhir tahun pembelanjaan dan pencairan Rp130 triliun sisanya. Kami perkirakan di November dan Desember ini penyalurannya akan cukup signifikan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat.
Ia membeberkan realisasi pembiayaan investasi sampai bulan lalu meliputi klaster infrastruktur sebesar Rp28 triliun untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta klaster pendidikan Rp15 triliun untuk pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca juga: Sri Mulyani sebut tekanan pasar keuangan domestik mulai mereda
Baca juga: Menkeu: LDKPI salurkan Rp140,45 miliar untuk bantuan kemanusiaan dunia
Realisasi tersebut juga terdiri atas klaster kerja sama internasional sebesar Rp3,5 triliun untuk pembiayaan Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Menkeu menjelaskan realisasi pembiayaan investasi untuk FLPP per Oktober 2023 yakni Rp18 triliun dari alokasi Rp19,4 triliun, yang digunakan untuk membiayai perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun," kata Menkeu menambahkan.
Kemudian untuk LMAN, pembiayaan investasi diberikan untuk pembebasan lahan PSN, yang telah cair sebesar Rp10 triliun per Oktober 2023 dari alokasi senilai Rp25,4 triliun pada tahun ini.
Mengenai LDKPI, ia menyebutkan pembiayaan investasi diberikan untuk mencapai target penyaluran hibah tahun 2023 sebesar Rp307,25 miliar, sementara untuk LPDP ditargetkan belanja tahun 2023 ini sebesar Rp8 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak capai target Rp1.818 triliun
Baca juga: Menkeu: Kinerja APBN beri daya tahan terhadap ketidakpastian
Pembiayaan investasi tersebut direalisasikan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program pemerintah dan proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan.
"Kami akan terus melihat sampai akhir tahun pembelanjaan dan pencairan Rp130 triliun sisanya. Kami perkirakan di November dan Desember ini penyalurannya akan cukup signifikan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat.
Ia membeberkan realisasi pembiayaan investasi sampai bulan lalu meliputi klaster infrastruktur sebesar Rp28 triliun untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta klaster pendidikan Rp15 triliun untuk pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca juga: Sri Mulyani sebut tekanan pasar keuangan domestik mulai mereda
Baca juga: Menkeu: LDKPI salurkan Rp140,45 miliar untuk bantuan kemanusiaan dunia
Realisasi tersebut juga terdiri atas klaster kerja sama internasional sebesar Rp3,5 triliun untuk pembiayaan Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Menkeu menjelaskan realisasi pembiayaan investasi untuk FLPP per Oktober 2023 yakni Rp18 triliun dari alokasi Rp19,4 triliun, yang digunakan untuk membiayai perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun," kata Menkeu menambahkan.
Kemudian untuk LMAN, pembiayaan investasi diberikan untuk pembebasan lahan PSN, yang telah cair sebesar Rp10 triliun per Oktober 2023 dari alokasi senilai Rp25,4 triliun pada tahun ini.
Mengenai LDKPI, ia menyebutkan pembiayaan investasi diberikan untuk mencapai target penyaluran hibah tahun 2023 sebesar Rp307,25 miliar, sementara untuk LPDP ditargetkan belanja tahun 2023 ini sebesar Rp8 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak capai target Rp1.818 triliun
Baca juga: Menkeu: Kinerja APBN beri daya tahan terhadap ketidakpastian
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
Tags: