"Angka ini sudah bagus namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit, sehingga jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi," ujar Tito usai rapat koordinasi evaluasi target pendapatan, realisasi belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri, di Batam Kepulauan Riau, Jumat.
Tito menyebutkan bahwa, angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri mengingat kontur geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.
Berkaitan dengan postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepri, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat.
Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
Tito juga menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya untuk Menteri Dalam Negeri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
Ia menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
"Bantuan pangan pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia.
Baca juga: BPS : Perekonomian Kepri triwulan III-2023 tumbuh 0,42 persen
Baca juga: Mendagri: Kepri jangan terlena pertumbuhan ekonomi di atas nasional