Natuna (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Raja Darmika mengemukakan bahwa pemerintah daerah itu menggandeng peneliti dari Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mengkaji risiko bencana di daerah itu.

"Kita bekerja sama dengan peneliti dari Unpad," ucap Raja Darmika di Natuna, Kamis.

Baca juga: BPBD Natuna ingatkan pentingnya mitigasi bencana

Ia menjelaskan kajian risiko bencana perlu dilakukan agar Pemkab Natuna mengetahui bencana apa saja yang berpotensi terjadi dan bagaimana cara mengurangi dampak serta menanggulanginya.

Raja Darmika berharap dengan adanya kajian tersebut ke depannya risiko dan dampak bencana bisa diminimalisasi. "Kajian ini butuh waktu lima bulan," ujar dia.

Sementara itu, Peneliti Unpad, Nour Chaidir mengaku bahwa dirinya sudah melakukan kajian terhadap risiko bencana di Natuna.

Dari data yang diperoleh, kata dia, Natuna berisiko menghadapi tujuh macam bencana, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor.

Baca juga: Badan Geologi sampaikan hasil penyelidikan bencana longsor di Natuna

Baca juga: Mensos Risma akui keterlambatan penyaluran bantuan longsor ke Natuna

"Kita sudah melakukan kajian selama tiga bulan. Dari data di lapangan kita temukan lima bencana yang memiliki risiko tinggi, seperti gelombang ekstrem dan abrasi, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem," ucap dia.

Meski demikian, kata dia, Pemkab Natuna tidak perlu khawatir, sebab dampak yang disebabkan oleh bencana bisa diminimalisasi dengan cara melakukan mitigasi.

"Kita rekomendasikan Pemkab Natuna membuat kebijakan terkait mitigasi, sama rekomendasi spesifik yang berkaitan dengan teknis seperti penguatan infrastruktur mitigasi," ujar dia.