Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pejabat Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam mengelola keuangan negara.

“Kita sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral, profesional untuk membuat negara kita menjadi lebih baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal akan terus dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan, seperti demografi, perubahan iklim, teknologi digital, geopolitik, dan disrupsi sisi suplai atau pasokan.

Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola APBN dalam lingkungan yang terus bergerak menjadi ujian sebagai bendahara negara. Itulah sebabnya sinergi di antara para pejabat Kementerian Keuangan tidak lagi harus diinstruksikan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan.

Baca juga: Menkeu: Kinerja APBN beri daya tahan terhadap ketidakpastian

“Sinergi antar unit harus menjadi DNA di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara negara dalam mengelola keuangan negara,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga menyoroti peran pejabat Kementerian Keuangan yang memikirkan, menentukan, mendesain, merekomendasikan, menginjak rem, dan menginjak gas dalam menyusun kebijakan. Artinya, orang-orang dalam posisi tersebut menjadi penentu dalam membuat Kementerian Keuangan mampu melayani lebih baik.

“Kebutuhan muncul dalam diri anda waktu anda memahami pengayaan dari pekerjaan dan itu hanya bisa dikerjakan, akan terjadi, akan tercapai kalau tahu instrumen APBN secara penuh,” tutur Sri Mulyani.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut, Menkeu menekankan bahwa para pimpinan di level Eselon II Kementerian Keuangan merupakan the real leaders dan menentukan kualitas organisasi.

Baca juga: Pemerintah bangun fondasi ekonomi kuat jadikan Indonesia negara maju