Jakarta (ANTARA) - Ketua Subkelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Bappeda Provinsi DKI Jakarta Fandy Rahmat mengatakan bahwa aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berlokasi di Jakarta dapat mendukung terwujudnya kota tersebut sebagai kota global usai Ibukota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Aset pemerintah pusat di sini, yang kita sebut BMN, kebanyakan berlokasi di prime area. Kami anggap ini sebagai salah satu potensi yang dimiliki Jakarta untuk mendukung mewujudkan kota global," kata Fandy dalam diskusi daring, Rabu.

Diketahui, kepemilikan BMN berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu). Fandy mengatakan, saat ini DJKN Kemenkeu tengah mengkaji pemanfaatan BMN jika nanti Jakarta tak lagi menjadi Ibukota Negara.

Menurut dia, BMN dapat dimanfaatkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pariwisata, serta kantor cabang pemerintah pusat.

"Jadi sebenarnya ada beberapa aset pemerintah pusat yang mungkin ada kantor cabangnya di Jakarta, dan ada satu bangunan kosong, sehingga bisa dikumpulkan semuanya jadi satu. Misalnya, Kementerian Keuangan gabung sama Kementerian ATR/PPN, semua gabung di satu gedung," ujar Fandy.

"Sehingga aset-aset bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena okupansinya rendah, opsinya bisa digabungkan, berkantor di satu gedung. Itu sedang dikaji bersama," lanjut dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggenjot upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Fandy mengatakan bahwa jika melihat kondisi Jakarta saat ini, kota tersebut memiliki karakteristik yang sesuai untuk dianggap sebagai kota global.


"Jakarta merupakan pusat ekonomi di Indonesia, pusat perdagangan, layanan keuangan, pusat pertukaran informasi, lalu Jakarta juga dilengkapi infrrastruktur bertaraf internasional seperti kereta cepat Whoosh, MRT, LRT, dan populasinya juga beragam. Jadi berdasarkan karakteristiknya, sudah masuk," kata Fandy.

Meski begitu, Fandy mengatakan Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan seperti perlunya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, meningkatkan penggunaan transportasi publik, peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Baca juga: Bappeda DKI: Budaya harus tetap dijaga meski Jakarta jadi kota global

Baca juga: Bappeda DKI gandeng lembaga pemeringkat agar bisa jadi kota global

Baca juga: Tata ruang di lokasi transit perlu perhatikan aspek lingkungan