Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerahnya mengalami penurunan yang signifikan dari angka 8,11 persen pada 2022 menjadi 7,65 persen di tahun 2023 berkat sejumlah program strategis terkait ketenagakerjaan yang diterapkan.

“Tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon tahun ini mengalami penurunan. Sebelumnya pada 2022 itu angkanya 8,11 persen atau jumlahnya 90.118 jiwa. Angka itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik - BPS,” kata Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih di Cirebon, Rabu.

Kendati tingkat pengangguran terbuka berkurang, menurutnya, Pemkab Cirebon masih memiliki sejumlah tantangan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pekerjaan layak dengan upah yang cukup.

Oleh sebab itu, dia bersama Bupati Cirebon Imron telah menyusun beberapa kebijakan untuk mengundang para investor agar tertarik menanamkan modal di daerahnya.

Dengan begitu lapangan kerja baru pun tersedia guna menyerap masyarakat, khususnya pada usia produktif sebagai tenaga kerja di beberapa sektor industri.

“Jumlah pengangguran kita masih dua digit. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara harus mencari investor agar menginvestasikan dananya untuk membuka perusahaan di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pihaknya tengah memfokuskan agar lulusan atau alumni SMA dan SMK di Kabupaten Cirebon bisa segera terserap di dunia kerja.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu, katanya, adalah dengan membuka bursa kerja khusus (BKK) bagi lulusan tersebut untuk mendaftar sebagai calon pelamar kerja yang disesuaikan atas kemampuan dan kompetensi.

“Saat ini kami melaksanakan bursa kerja dengan 2.919 lowongan kerja yang tersedia. Artinya ini peluang bagi teman-teman yang lulus. Tidak hanya SMK Ulil Albab karena lulusan lain pun bisa melamar. Ini upaya kita bersama, karena ada beberapa lokasi yang melaksanakan job fair,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya gencar melaksanakan sejumlah program untuk mengurangi angka pengangguran.

Novi menyebut program itu misalnya memberikan pelatihan kompetensi tertentu bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon, agar mereka memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

“Kita juga melaksanakan pelatihan di UPTD dengan sumber dana dari APBN, APBD provinsi maupun daerah untuk penyiapan kompetensi dari masyarakat yang akan memasuki dunia kerja dan usaha,” katanya.

Sedangkan untuk meminimalkan tingkat pengangguran dari lulusan SMA dan SMK, Disnaker Cirebon mengintensifkan program kemitraan antara pihak sekolah dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Program kemitraan dengan BKK difasilitasi untuk penempatan dengan perusahan-perusahaan. Kita juga memfasilitasi kegiatan magang bagi anak sekolah untuk mendapatkan pengalaman kerja baik melalui magang dari pemerintah maupun secara mandiri,” katanya.