BSG meluncurkan kartu kredit pemerintah
21 November 2023 20:36 WIB
Peluncuran kartu kredit pemerintah dilakukan oleh Direktur Umum Bank SulutGo Joubert Dondokambey dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw, di Manado, Selasa (21/11/2023). ANTARA/Nancy L Tigauw
Manado (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) meluncurkan kartu kredit pemerintah di daerah tersebut.
Direktur Umum BSG Joubert Dondokambey, di Manado, Selasa, mengatakan kartu kredit pemerintah merupakan salah satu upaya Pemprov Sulut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan adanya kartu kredit pemerintah, maka transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan aman," kata Joubert.
Joubert mengatakan pula kartu kredit pemerintah ini akan digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulut untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyampaikan apresiasi kepada BSG atas dukungannya terhadap Pemprov Sulut dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Steven mengatakan, jika proses transaksi kaitannya dengan kemudahan kontrol yang mengarah pada akuntabilitas, maka metode yang digunakan sebaiknya cashless atau tanpa uang tunai.
“Sistemnya bisa via transfer atau metode lain di mana sistem pembayaran yang sifatnya cash, mulai ditransformasi sepenuhnya agar kontrolnya lebih mudah karena tertata dan terdata,” ujar Wagub Steven.
Sosialisasi dan peluncuran penggunaan kartu kredit pemerintah ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut Clay Dondokambey menjelaskan tentang fitur-fitur dan manfaat kartu kredit pemerintah.
Kartu kredit pemerintah ini memiliki beberapa fitur dan manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi keuangan, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, katanya pula.
Kartu kredit pemerintah ini, kata dia lagi, dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya.
Pemprov Sulut berharap dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan aman.
Baca juga: BSG menyalurkan kredit capai Rp14,56 triliun
Baca juga: BSG kerjasama BPR Prisma Dana jaga kesehatan keuangan nasabah ASN
Direktur Umum BSG Joubert Dondokambey, di Manado, Selasa, mengatakan kartu kredit pemerintah merupakan salah satu upaya Pemprov Sulut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan adanya kartu kredit pemerintah, maka transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan aman," kata Joubert.
Joubert mengatakan pula kartu kredit pemerintah ini akan digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulut untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyampaikan apresiasi kepada BSG atas dukungannya terhadap Pemprov Sulut dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Steven mengatakan, jika proses transaksi kaitannya dengan kemudahan kontrol yang mengarah pada akuntabilitas, maka metode yang digunakan sebaiknya cashless atau tanpa uang tunai.
“Sistemnya bisa via transfer atau metode lain di mana sistem pembayaran yang sifatnya cash, mulai ditransformasi sepenuhnya agar kontrolnya lebih mudah karena tertata dan terdata,” ujar Wagub Steven.
Sosialisasi dan peluncuran penggunaan kartu kredit pemerintah ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut Clay Dondokambey menjelaskan tentang fitur-fitur dan manfaat kartu kredit pemerintah.
Kartu kredit pemerintah ini memiliki beberapa fitur dan manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi keuangan, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, katanya pula.
Kartu kredit pemerintah ini, kata dia lagi, dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya.
Pemprov Sulut berharap dengan adanya kartu kredit pemerintah ini, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan aman.
Baca juga: BSG menyalurkan kredit capai Rp14,56 triliun
Baca juga: BSG kerjasama BPR Prisma Dana jaga kesehatan keuangan nasabah ASN
Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
Tags: