Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya terus melakukan pemberdayaan terhadap 6.823 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan bantuan stimulan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, Yance Jitmau di Sorong, Senin, menjelaskan Pemerintah Kota Sorong menilai peran UMKM sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga oleh Dinas Koperasi dan UMKM terus menyediakan anggaran sebagai stimulan untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

"Jadi setiap tahun kita berikan bantuan kepada UMKM mulai dari Rp8 juta hingga Rp10 juta setiap pelaku UMKM," beber Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Bantuan sebagai modal usaha dari pemerintah kepada setiap pelaku UMKM, kata dia, setiap tahun berbeda nominal, disesuaikan dengan volume usaha yang ingin dikembangkan.

"Tahun kemarin setiap UMKM diberikan bantuan senilai Rp8,5 juta," jelas Yance.

Berdasarkan hasil evaluasi dinas terhadap pemanfaatan bantuan UMKM itu, sebagian besar pelaku UMKM benar-benar memanfaatkan bantuan modal itu untuk mengembangkan usaha yang digeluti.

Upaya yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran oleh UMKM adalah turun dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha.

"Dengan upaya itu maka ketika pelaku UMKM yang memang tidak mempertanggungjawabkan dana sesuai peruntukan maka selanjutnya dana dialihkan kepada pelaku UMKM yang memang berproduksi secara baik dan maksimal," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong.

Selain bantuan anggaran, Pemerintah Kota Sorong pun memberikan fasilitas memadai untuk mendukung aktifitas pelaku UMKM berupa payung jumbo, bok kontainer, etalase, gerobak dorong.

"Jadi tujuan dari perhatian pemerintah tidak lain adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM dan Kota Sorong," beber Yance Jitmau.

Yance mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong selama ini karena peran penting dan kontribusi dari UMKM.

"Jadi data 6.823 pelaku UMKM sudah terdaftar di dalam sistem yang terintegrasi dengan data kementerian terkait," sebut Yance Jitmau.