Program nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah menanami lahan kosong dengan pohon produktif. Seluruh aset provinsi yang belum dimanfaatkan ditanami pohon. Dalam kegiatan ini Pemprov DKI Jakarta melibatkan pula TNI dalam upaya menjaga lingkungan tetap lestari dalam waktu singkat.
Tak hanya itu, pada awal-awal polusi merebak Pemprov DKI bahkan rajin mengunjungi industri-industri di wilayahnya untuk memastikan emisi yang dihasilkan sesuai standar baku mutu yang sudah ditetapkan.
Beberapa industri ada yang sudah terkena sanksi. Mayoritas berjanji untuk memperbaiki produksinya agar emisi yang dihasilkan tidak ikut mencemari udara Jakarta.
Upaya lain yang dilakukan dengan menciptakan kabut air (water mist) yang ditempatkan pada gedung-gedung bertingkat. Meski beberapa pengamat lingkungan menilai upaya ini dinilai kurang efektif kecuali seluruh gedung di DKI Jakarta menerapkan hal serupa.
Selain itu, upaya menjaga lingkungan melalui uji emisi kendaraan. Namun upaya terakhir ini lebih bersifat kepada sosialisasi kepada warga, belum kepada penerapan sanksi. Pemerintah DKI Jakarta sendiri awalnya sempat akan menerapkan sanksi tilang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya.
Namun belum berlangsung sehari kebijakan ini diterapkan, Polda Metro Jaya kemudian menghentikannya dan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi, dengan alasan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya sanksi tilang terkait uji emisi kendaraan.
Sedangkan upaya lain lagi yang dilakukan adalah bersifat imbauan agar masyarakat menggunakan angkutan publik. Bahkan, TransJakarta kini telah menyediakan sejumlah bus pengumpan (feeder) untuk mengangkut masyarakat di daerah-daerah penyangga yang akan bekerja di Ibu Kota.
Upaya berikutnya, beralih menggunakan kendaraan listrik. Dari hitung-hitungan memang berinvestasi di mobil atau sepeda motor listrik dengan kualitas baik relatif mahal. Meski untuk kelanjutannya karena minim pemeliharaan dan bebas dari bahan bakar minyak, biayanya menjadi lebih ringan.
Namun demikian, karena investasi awalnya yang tinggi, membuat warga Jakarta masih enggan beralih menggunakan transportasi listrik, sehingga proses untuk hal ini sepertinya butuh waktu yang cukup.
Kerja sama
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan persoalan lingkungan tidak bisa diserahkan kepada pemerintah Jakarta semata-mata, tapi perlu pelibatan masyarakat secara masif.
Penataan kota di daerah-daerah penyangga juga harus menyertai , karena daerah ini ikut menyumbang udara bersih ke Jakarta. Program udara bersih seharusnya juga didukung daerah-daerah penyangga.
Pengembang properti skala besar harus ikut serta menyumbang paru-paru Jakarta. Jangan sampai lahan di atas 50 hektare dibangun beton seluruhnya, tapi harus menyisakan ruang terbuka hijau.
Kehadiran swasta untuk menyumbang udara bersih juga menjadi bagian penting terkait dengan mewujudkan ekonom sirkular guna mewujudkan kegiatan bisnis yang berkelanjutan.
Kerusakan lingkungan pada hakekatnya akan merugikan perusahaan itu sendiri karena membuat biaya produksi menjadi mahal untuk jangka panjangnya.
Kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan Kedutaan Besar Jepang yang menggandeng perusahaan retail besar AEON Mall Indonesia untuk mewujudkan target-target yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs).
Sebagai langkah awal Kedubes Jepang dan perusahaan retail ini mengangkat tema tujuan ke-12 yaitu 'Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab'. Bagaimana barang-barang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dibuat dan bagaimana cara membuangnya.
Dengan melibatkan mitranya, lembaga ini menyelenggarakan program edukasi terhadap siswa di sekitar mal membuat eco-enzim, membuat karya seni serta kerajinan dari bahan daur ulang. Selain itu, juga digelar acara seminar dengan mengundang para narasumber dari komunitas perusahaan startup yang bekerja untuk memecahkan masalah lingkungan.
Bagi pelajar di sekitar mal juga dikenalkan program "supogomi" yaitu aksi mengubah memungut sampah menjadi olahraga. Dimulai pada pagi hari, para peserta yang terlibat memungut sampah dalam batas waktu tertentu, memperebutkan poin berdasarkan kuantitas dan kualitas sampah.
Sambil bersenang-senang, para peserta belajar seputar masalah lingkungan sekaligus memahami sampah yang dibuang di lingkungan dan wilayah setempat.
Ruang hijau
Guna mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, perusahaan pengembang properti dituntut untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Tujuannya, selain sebagai ruang interaksi warga juga sebagai penghasil oksigen di daerah tersebut.
PT Jaya Real Properti selaku pengembang Bintaro Jaya telah menunjukkan komitmennya dengan menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta.
Mayoritas penduduk Bintaro mencari nafkah di Ibu Kota Jakarta sehingga sewajarnya kawasan itu ikut menyumbang perbaikan udara sehingga menjadi hubungan timbal balik yang positif bagi kawasan itu juga ke depannya.
Hal lain kehadiran fasilitas transportasi publik juga menjadi penentu suatu kawasan hunian disebut sebagai ramah lingkungan. Di kawasan Bintaro sendiri telah tersedia segala kemudahan akses seperti tiga stasiun commuter line di antaranya Jurang Mangu, Sudimara, dan Pondok Ranji, Trans Bintaro sebagai pengumpan Transjakarta, Royal Trans menuju stasiun MRT Fatmawati, Intrans Bintaro penghubung kawasan hunian dengan komersial dan stasiun intermoda.
Apabila penghuni kawasan itu bisa diarahkan menggunakan transportasi publik tentunya akan sangat membantu dalam mereduksi emisi dari kawasan tersebut.
Memang, bukan hal mudah untuk berkoordinasi dengan kawasan penyangga Ibu Kota mengingat wilayah administrasinya berbeda. Tapi, jika Pemprov DKI Jakarta bisa berkolaborasi dengan pemda-pemda di sekitarnya, maka besar kemungkinan program penghijauan ini akan berhasil.
Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan memang menjadi penentu program ini akan berhasil. Minimal kesadaran untuk memelihara lingkungan dimulai dari bangku sekolah, mengingat generasi penerus menjadi tumpuan harapan agar program lingkungan terus berlanjut. Perbaikan kualitas lingkungan hidup tidak bisa dilakukan hanya secara parsial, tapi harus melibatkan unsur masyarakat secara menyeluruh dan masif.