Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mengoptimalkan layanan kesehatan antara lain dengan gencar mengaktifkan kembali pos pelayanan terpadu (posyandu) di sejumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut.

"Posyandu yang aktif di Sumut 57 persen. Sisanya tidak aktif dikarenakan pengaruh kondisi COVID-19 kemarin. Pada saat itu kan pertemuan tatap muka diminimalisir," ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit, di Medan, Rabu.

Alwi mengatakan pengaktifan layanan posyandu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Sumut untuk meningkatkan layanan kesehatan. "Hal ini sesuai dengan keinginan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan posyandu sebagai institusi yang lebih optimal," katanya.

Untuk itu, kata dia, Dinkes Sumut akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota membahas strategi dalam mengoptimalkan posyandu yang ada di wilayah ini.

"Dinkes Sumut akan melakukan rapat koordinasi kepada kabupaten/kota yang akan diselenggarakan di Kantor Gubernur Sumut pada 29 November 2023. Pada rapat itu akan membahas bagaimana strategi dalam mengoptimalkan posyandu pascapandemi COVID-19," sebutnya.

Baca juga: Kemenkes minta pemda prioritaskan bangun puskesmas hingga posyandu
Baca juga: Kemenkes bicara peran kader posyandu beri edukasi hidup sehat

Menurutnya, meski sudah ada perubahan pada pelayanan posyandu yang modern dan terintegrasi, namun image kepada masyarakat pelayanan di posyandu masih konvensional.

"Pelayanan posyandu akan lebih optimal karena pelayanannya bukan hanya balita saja, namun perannya lebih luas lagi ke masyarakat. Akan ada layanan ibu hamil dan pasca-melahirkan, layanan bagi remaja, lanjut usia (lansia), dan masyarakat dengan usia produktif," ujar Alwi.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Arief S Trinugroho berpesan agar pada rapat koordinasi nantinya juga harus membahas apa saja yang menjadi persoalan dalam mengoptimalkan dan mencari solusi persoalan posyandu.

“Hasil dari rapat itu harus dilaksanakan. Pelaksanaannya juga harus dipantau, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana. Kalau ada aturan atau pola baru yang harus terintegrasi, segera dikoordinasikan ke kabupaten/kota," kata Arief.

Ia mengatakan pengaktifan posyandu tersebut merupakan upaya untuk mendorong penurunan prevalensi stunting yang masih tinggi di Sumut yaitu sekitar 21,1 persen, sehingga masuk peringkat 19 dari provinsi lain yang ada di Indonesia.

Baca juga: Menko PMK: Perkuat posyandu untuk dukung penanganan stunting
Baca juga: Kemenko PMK: Posyandu berperan strategis kampanyekan gizi seimbang