Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI, Bobby Rizaldi menyatakan faktor pendidikan dan pendapatan yang rendah berpengaruh terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

"Rendahnya pendidikan dan pendapatan mengakibatkan masih banyak gejolak atau konflik di arus bawah," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu di Jakarta, Rabu.

Bobby menyampaikan hal tersebut pada diskusi bertemakan "Dilema Wakil Rakyat: Antara Kepentingan Rakyat dan Kepentingan Partai Politik’ yang diselenggarakan oleh Institut Demokrasi dan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu.

Anggota Komisi VII DPR RI itu, menambahkan pihaknya mendorong anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sehingga membantu pemahaman proses demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Bobby menambahkan sistem perolehan kursi di parlemen (parlemen threshold) harus lebih tinggi, agar menghindari polarisasi di masyarakat menengah ke bawah.

Bobby menyatakan pemerintah juga harus memberlakukan undang-undang pemilihan kepala daerah yang mengatur larangan "dinasti politik" atau nepotisme, agar sistem demokrasi di Indonesia semakin berkembang.

Terkait soal dana kampanye, Bobby menambahkan demokrasi di Indonesia, belum sepenuhnya transparan mengenai sumbangan dana kampanye dan masih terjadi praktik politik uang (money politic).

"Di Indonesia, Undang-undang dana kampanye soal Rp10 juta harus pakai NPWP itu terlalu kecil," ujar Bobby.

Namun, Bobby berpendapat kualitas anggota DPR RI saat itu, semakin membaik, pasalnya konflik kepentingan publik dengan partai dapat dikurangi dan tidak jauh perbedaaannya.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengungkapkan partai politik memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi pemerintah saat mengambil kebijakan.

Bahkan, Indria menyatakan anggota partai politik yang menjadi legislator dapat menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sepaham, seperti kebijakan kenaikan harga bahaan bakar minyak (BBM) bersubsidi.(*)