Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (13/11) menjadi sorotan, di antaranya pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menggantikan Anwar Usman, kemudian operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Pejabat (Pj) Bupati Sorong.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Suhartoyo dilantik jadi ketua MK gantikan Anwar Usman

Hakim Konstitusi Suhartoyo dilantik dan diambil sumpah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman, dalam sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta, Senin.

Sidang pleno khusus dengan agenda Pengucapan Sumpah Ketua dengan Masa Jabatan 2023-2028 itu dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Selengkapnya baca di sini.

Ketua MK Suhartoyo berupaya kembalikan kepercayaan publik

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan akan berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara ini yang merupakan tempat para pencari keadilan.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud, meskipun kami menyadari hal tersebut tidak mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan," katanya saat membacakan pidato usai pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

KPK tangkap Penjabat Bupati Sorong dan pemeriksa BPK Papua Barat Daya

Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya pada Minggu dini hari, 12 November 2023.

"Benar tim KPK pada 12 November 2023 dini hari melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi di wilayah Kabupaten Sorong Papua Barat Daya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkat WhatsApp di Sorong, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Kejaksaan RI terima 669 laporan mafia tanah

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan Kejaksaan RI telah menerima 669 laporan pengaduan terkait dengan mafia tanah dalam periode 2022 sampai dengan 10 November 2023.

"Dari total 669 laporan pengaduan tersebut, sebanyak 361 laporan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, 308 laporan pengaduan lainnya telah diteruskan penanganannya dan masih dalam proses menunggu data dukung," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Danpuspom TNI: Kasus suap eks Kabasarnas dilimpahkan 2 minggu lagi

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko menyebut kasus suap yang menjerat eks kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Kabasarnas), Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi akan dilimpahkan ke Oditurat Militer pada 2 minggu lagi.

“Dua minggu lagi (kasusnya) dilimpahkan,” kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.