Jakarta (ANTARA) - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) diperluas dan menjadi bagian dari Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui Colombo Plan.
"Melalui kerja sama ini, maka dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara anggota Colombo Plan lainnya dalam melakukan transformasi perpustakaan umum menjadi ruang inklusif, " ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat, pada pembukaan Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS di Jakarta, Senin.
Tri mengatakan melalui KSST, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat TPBIS sebagai program prioritas nasional yang dapat dijangkau dan diharapkan bermanfaat bagi sesama negara anggota Colombo Plan.
Perpustakaan umum dari sekadar tempat membaca buku menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat sekitarnya.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Colombo, Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, Dewi Gustina Tobing, mengatakan Indonesia akan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada negara-negara anggota Colombo Plan tentang TPBIS.
Program itu dapat memperkuat hubungan antar sesama negara anggota dan mendorong cara-cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki para negara anggota Colombo Plan.
"Indonesia sangat mementingkan KSST karena sejalan dengan konstitusi nasional yang mengamanatkan Indonesia untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memainkan peran sentral dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan 2030," jelas Dewi.
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti menekankan Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terus berkomitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Program TPBIS, sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, merupakan kemitraan antara Perpusnas dan pemerintah daerah di berbagai tingkat.
“Tujuannya adalah meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup pemustaka. Inisiatif ini telah berhasil mengubah perpustakaan umum menjadi ruang komunal yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat,” kata Noviyanti.
Noviyanti mengajak peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan ini lebih untuk memahami efektivitas pelaksanaan program TPBIS, meneliti kebijakan dan pedoman struktural yang mendukung transformasi perpustakaan.
"Program inklusi sosial ini memiliki potensi luar biasa. Inklusi untuk perpustakaan bisa dikembangkan lebih lanjut, masih ada peluang yang bisa direplikasi di negara masing-masing, dan ini bisa menjadi suatu capaian secara global," tambahnya.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan saat ini Perpusnas berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus pada inklusi sosial. Program tersebut juga terbukti efektif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti pengangguran terbuka.

"Perpustakaan harus menjadi pelangi pengetahuan bagi jutaan masyarakat di pedesaan," tambah Syarif.
Dia menjelaskan dalam menyediakan akses pengetahuan, Perpusnas telah meluncurkan aplikasi digital BintangPusnas Edu yang berisikan lebih dari 60 juta buku, manuskrip, teritama untuk pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi.

Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS menghadirkan 18 peserta yang terdiri dari delapan orang dari enam negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, dan Myanmar) dan 10 orang lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Baca juga: Kaperpusnas: Program TPBIS dorong pemulihan ekonomi setelah pandemi

Baca juga: Perpusnas: Program TPBIS jadi solusi pemulihan ekonomi pascapandemi

Baca juga: Program TPBIS dinilai mampu sejahterakan masyarakat