Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai kemiskinan ekstrem senilai Rp8,4 miliar kepada 8.044 jiwa penerima manfaat, guna mengentaskan kemiskinan di daerah itu.

"Bansos ini diberikan per jiwa, bukan per keluarga agar kemiskinan ekstrem bisa nol pada tahun ini," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Babel Budi Utama di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan dana bansos tunai kemiskinan ekstrem sebesar Rp8,4 miliar lebih tersebut berasal dari APBD Perubahan 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disalurkan kepada 8.044 jiwa penerima manfaat yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Pangkalpinang sebesar Rp3,4 miliar kepada 3.225 orang.

Baca juga: Penjabat Gubernur Babel luncurkan bansos tunai kemiskinan ekstrem

Selanjutnya, Kabupaten Bangka sebesar Rp1,8 miliar kepada 1.717 orang penerima manfaat, Bangka Barat Rp591 juta untuk 563 orang, Bangka Tengah Rp18,9 juta untuk 18 orang, Bangka Selatan Rp160,6 juta untuk 153 orang, Belitung Rp23,1 juta untuk 22 orang, dan Belitung Timur Rp2,46 miliar untuk 2.346 orang penerima manfaat.

"Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bansos Rp350 per orang dan disalurkan tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November dan Desember 2023," katanya.

Ia menyatakan bansos kemiskinan ekstrem ini disalurkan melalui kantor pos di tujuh kabupaten/kota secara tunai agar penerima manfaat bisa memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Saya minta bantuan ini dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok, jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, seperti kosmetik, sofa atau kredit motor," katanya.

Baca juga: BKKBN mutakhirkan 81,65 persen data kemiskinan ekstrem di Babel

Baca juga: BKKBN Babel apresiasi inovasi daerah turunkan stunting

Ia meminta dinas sosial kabupaten/kota untuk mengevaluasi dan memfalidasi penerima bansos tunai kemiskinan ekstrem ini pada Januari hingga Februari 2024.

"Setelah bansos ini disalurkan diharapkan Dinsos kabupaten/kota mengevaluasi penerima bantuan ini, apakah sudah berdampak terhadap perekonomian masyarakat atau belum," katanya.