Jakarta (ANTARA) -
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera menertibkan baliho yang memperlihatkan dukungan partainya untuk pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN), di Sleman, Yogyakarta.

“Kami tidak tahu menahu, tentu kami minta aparat penegak hukum khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami, dan itu (pemasangan) bukan PPP kami,” kata Baidowi, saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu.

Saat ini PPP bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo mengusung dan mendukung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baidowi mengingatkan bahwa hukuman pidana bisa diterapkan bagi yang menyalahgunakan atribut partai.

“Orang yang menyalahgunakan atribut (partai) yang secara resmi dimiliki oleh salah satu peserta pemilu itu kena pidana pemilu,” ujarnya.

Baca juga: PPP: Usia bukan tolak ukur memilih pemimpin

Baidowi mengatakan bahwa PPP siap berjuang untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyakini para kader PPP solid mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami yakin PPP nanti ketika pemilu lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dan itu terbukti ketika kami turun ke bawah dan apalagi kalau wakil presidennya adalah Pak Mahfud Md,” katanya.

Sebelumnya, di Jalan Wates Km 8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman terpasang spanduk dukungan PPP untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Adapun PPP bersama PDI Perjuangan, Perindo, dan Partai Hanura telah mendeklarasikan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.

Baca juga: PPP: Dana abadi pesantren bukan program baru

Baca juga: Parpol koalisi: Ganjar-Mahfud tak terpengaruh kehadiran Gibran