Deputi KSP: RPJPN 2025-2045 jaga kesinambungan pembangunan
10 November 2023 20:10 WIB
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta pada Konferensi Gereja dan Masyarakat yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jum’at (10/11/2023). ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden.
Jakarta (ANTARA) - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan pembangunan nasional tetap berkesinambungan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 karena pemerintahan saat ini sudah menyiapkan landasan dan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
"Siapapun presidennya, pembangunan nasional tetap berkesinambungan, tidak dari nol," kata Febry pada Konferensi Gereja dan Masyarakat yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat.
Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Febry mengatakan meskipun para calon pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi, serta ciri khas, karakter, dan prioritas kebijakan masing-masing, tetapi pemerintahan saat ini sudah menyiapkan jalan menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Dengan begitu, nantinya perlu ada langkah penyelarasan yang dituangkan dalam dokumen politik dan teknokratik atau rencana pembangunan nasional.
Baca juga: Bamsoet harap peta jalan Kadin jadi panduan lengkapi RPJPN 2025-2024
Menurut Febry, konsep pembangunan Indonesia-Sentris yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terbukti membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional.
Ia menyebut capaian investasi di luar Pulau Jawa semakin meningkat sejak tahun 2020. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masif dilakukan di luar pulau Jawa, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, jalur kereta api Trans Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, hingga pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
"Ini sederetan bukti nyata bahwa paradigma Indonesia-Sentris berhasil diwujudkan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Febry juga menyampaikan KSP terus memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik, serta tersampaikan dan berdampak ke masyarakat.
Baca juga: Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang
Baca juga: Ekonom: Pemerintah perlu format ulang kebijakan ekonomi jangka panjang
Baca juga: KSP rilis laporan capaian kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2023
"Siapapun presidennya, pembangunan nasional tetap berkesinambungan, tidak dari nol," kata Febry pada Konferensi Gereja dan Masyarakat yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat.
Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Febry mengatakan meskipun para calon pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi, serta ciri khas, karakter, dan prioritas kebijakan masing-masing, tetapi pemerintahan saat ini sudah menyiapkan jalan menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Dengan begitu, nantinya perlu ada langkah penyelarasan yang dituangkan dalam dokumen politik dan teknokratik atau rencana pembangunan nasional.
Baca juga: Bamsoet harap peta jalan Kadin jadi panduan lengkapi RPJPN 2025-2024
Menurut Febry, konsep pembangunan Indonesia-Sentris yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terbukti membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional.
Ia menyebut capaian investasi di luar Pulau Jawa semakin meningkat sejak tahun 2020. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masif dilakukan di luar pulau Jawa, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, jalur kereta api Trans Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, hingga pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
"Ini sederetan bukti nyata bahwa paradigma Indonesia-Sentris berhasil diwujudkan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Febry juga menyampaikan KSP terus memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik, serta tersampaikan dan berdampak ke masyarakat.
Baca juga: Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang
Baca juga: Ekonom: Pemerintah perlu format ulang kebijakan ekonomi jangka panjang
Baca juga: KSP rilis laporan capaian kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2023
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Tags: