Lebak (ANTARA News) - Ratusan warga miskin di Kabupaten Lebak, Banten, dipastikan tidak menerima bantuan langsung sementara masyarakat karena tidak terdata pada kartu jaminan sosial tahun 2011.

"Kami menilai pendataan kartu perlindungan sosial (KPS) yang dijadikan acuan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak akurat," kata Asmawi, seorang relawan pekerja sosial masyarakat (PSM) Kabupaten Lebak, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya menemukan warga miskin di sejumlah desa di Rangkasbitung tidak tercatat untuk menerima BLSM.

Misalnya, di Desa Kolelet Wetan tercatat 305 kepala keluarga dan Desa Pabuaran 375 kepala keluarga.

Karena itu, pihaknya meminta warga miskin yang belum kebagian BLSM bisa diberikan pada tahap dua.

"Kami melaporkan warga miskin yang belum kebagian BLSM pada pemerintah daerah agar diusulkan untuk mendapatkan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," katanya.

Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan warga miskin yang tidak kebagian BLSM menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Sebab naiknya BBM tentu akan memicu berbagai kenaikan bahan pokok dan kebutuhan lainya.

Pengalaman pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terjadi konflik sosial karena ada masyarakat yang tak menerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

"Kami berharap pembagian BLSM harus merata untuk warga miskin untuk meringankan beban ekonomi mereka," katanya.

Pipit Chandra, seorang anggota DPRD Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya meminta pembagian BLSM harus tepat sasaran karena dikhawatirkan terjadi konflik sosial.

Kecemburuan di antara masyarakat akan muncul karena sebagian mendapatkan BLSM, sebagian lagi tidak.

Karena itu, pihaknya berharap warga miskin yang belum kebagian BLSM bisa diusulkan pada pencairan berikutnya.

"Kami menilai pembagian BLSM tidak akurat karena pemerintah menggunakan data kartu perlindungan sosial (KPS) 2011," katanya.

Ia menyebutkan, jumlah warga Lebak penerima BLSM berdasarkan data KPS tercatat 118.036 rumah tangga miskin.

Diperkirakan warga miskin tahun 2012 mencapai 200.000 kepala keluarga rumah tangga miskin.

"Kami meminta warga miskin yang tak kebagian BLSM bisa diperjuangkan pemerintah agar mereka menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya. (MSR/M026)