Denpasar (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar, Gde S Linggih, mengganggap subsidi BBM tidak adil karena tidak tepat sasaran, pula tidak tepat sasaran.

"Bayangkan saja berapa liter perhari rakyat kecil bersepeda motor disubsidi pemerintah, dan berapa liter masyarakat berkendara roda empat disubsidi BBM-nya oleh pemerintah, tentu lebih banyak subsidi untuk masyarakat bermobil," katanya, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, semestinya masyarakat kecil menuntut karena subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran. Sebaiknya subsidi BBM itu dihapus dan dialihkan ke subsidi kesehatan, transportasi, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Bahkan menurut politisi yang akrab disapa Demer tersebut menganggap program yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali sangat membantu mengentaskan kemiskinan.

"Program melalui jaminan kesehatan, pendidikan, pertanian sangat tepat sasaran dan wajib dilanjutkan," ucapnya.

Sebelumnya menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan tidak akan larut dalam polemik mengenai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut murni untuk kepentingan masyarakat miskin. Walapun kompensasi itu dianggap ada muatan politik dan menguntungkan partai berkuasa, Partai Golkar tidak mempermasalahkan hal itu, semua itu demi kesejahteraan masyarakat," katanya.