Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan sikap Indonesia terkait dengan serangan Israel ke Gaza, Palestina sangat jelas yakni mengharapkan adanya gencatan senjata.

Menurut Moeldoko, sikap itu akan dibawa Presiden dalam pertemuan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11), maupun dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington, D.C., Amerika Serikat, Senin (13/11).

"Secara substansi nanti mungkin Menteri Luar Negeri akan memberikan informasi karena ini berkaitan dengan substansi yang akan dibicarakan dalam floor, tetapi sikap yang paling penting adalah sikap Indonesia," kata Moeldoko dalam konferensi pers kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.

Moeldoko mengatakan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dalam konteks Gaza, yaitu menginginkan adanya gencatan senjata dan perdamaian dunia.

"Bagaimana melihat situasi yang terjadi di Gaza, Palestina, sudah sangat clear dan itu sudah disampaikan Bapak Presiden dan saya pikir itu juga akan bisa menjadi panduan bagi teman-teman di sekitaran OKI," kata Moeldoko.

Presiden, menurut dia, juga akan membawa sikap Indonesia terkait dengan Gaza dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Washington, D.C. di sela KTT APEC.

"Ya, salah satu sikap Indonesia itu menginginkan adanya gencatan senjata karena Presiden dalam KTT (ASEAN) maupun G20 kemarin memberikan sebuah siratan kalimat 'jangan menciptakan suasana konflik baru, mari kita jaga kondisi yang damai, yang peace karena sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat dunia adalah kesejahteraan'," ujar Moeldoko.

Saat ditegaskan apakah Presiden Widodo akan mendesak Biden agar mendukung adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, Moeldoko menekankan kembali bahwa sikap Presiden Jokowi sangat jelas.

"Pastinya tidak bisa saya katakan, pasti akan disampaikan. Akan tetapi, sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam konteks itu," kata dia.

Baca juga: KSP: Pergantian Panglima Yudo Margono tak melanggar tradisi tentara
Baca juga: KSP: Anggota kabinet tak gunakan sarana negara untuk politik praktis