Jakarta (ANTARA) - Raksasa teknologi Microsoft mengungkapkan lima strategi yang akan mereka tempuh untuk melindungi integritas pemilihan umum di negara-negara yang akan menyelenggarakannya tahun depan dari potensi ancaman berbasis teknologi.

Presiden Microsoft Brad Smith dan Wakil Presiden Korporasi Microsoft Teresa Hutson mengatakan, Pusat Analisis Ancaman Microsoft (MTAC) menyimpulkan bahwa banyak negara akan menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi ancaman berbasis teknologi maupun upaya intervensi negara-negara otoriter saat menyelenggarakan pemilu.

“Oleh karena itu, amat penting bagi pemerintah, perusahaan teknologi, komunitas bisnis, dan masyarakat untuk mengadopsi inisiatif-inisiatif baru, termasuk dengan mengembangkan hasil kerja satu sama lain,” sebagaimana pernyataan bersama mereka, dilansir dari situs resmi Microsoft pada Kamis.

Baca juga: Google janji lindungi pengguna dari tuntutan hukum atas hak cipta AI

Baca juga: Microsoft Surface Duo tidak akan terima pembaruan perangkat lunak

Microsoft akan menghadirkan layanan kredensial konten untuk membantu peserta pemilu mengendalikan konten mereka dengan memberikan penanda dan autentikasi digital berbasis kriptografi terkait asal muasal konten.

Pengguna layanan itu dapat mencantumkan kredensial konten, yang mencakup identitas pencipta dan waktu pembuatan, serta keterangan mengenai apakah konten dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), pada film dan video mereka. Kredensial tersebut akan terkait secara permanen pada konten di manapun diterbitkan sehingga keasliannya dapat terus teridentifikasi.

“Kredensial ini akan membantu individu atau organisasi menegaskan bahwa suatu gambar atau video adalah buatan mereka dan juga melindungi konten dari upaya mengutak-atik dengan mengidentifikasi apakah konten diubah setelah kredensialnya dicantumkan,” ucap mereka.

Strategi kedua Microsoft dalam melindungi integritas pemilu adalah dengan menghadirkan tim pembantu kampanye yang akan memberi saran dan masukan bagi peserta pemilu terkait AI, mencegah menyebarnya pengaruh siber, dan melindungi keaslian konten.

Perusahaan itu juga akan membina sebuah hub komunikasi pemilu untuk menyokong pemerintah negara-negara di dunia mengembangkan sistem pemilu yang aman dan terpercaya. Pengguna layanan itu dapat mengakses dukungan Microsoft apabila menghadapi tantangan keamanan besar dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu, Microsoft juga berkomitmen mendukung pengubahan undang-undang dan regulasi untuk mencegah penggunaan teknologi dengan niat jahat dalam pemilu, seperti deepfake atau konten buatan AI lainnya untuk menyebarkan hoaks.

“Kami mulai upaya itu hari ini dengan menyatakan dukungan terhadap RUU bipartisan terkait Perlindungan Pemilu dari Penipuan AI di Amerika Serikat,” kata Smith dan Hutson.

Microsoft juga akan bekerja sama dengan organisasi tepercaya yang akan menyalurkan informasi kredibel terkait pemilu pada situs mesin pencari mereka, Bing, untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi dari sumber-sumber tepercaya.

“Kami juga akan merilis laporan rutin terkait upaya pengaruh-pengaruh asing yang jahat sebagaimana diteliti dan dilaporkan oleh tim MTAC,” demikian pernyataan tersebut.

Baca juga: Microsoft sebut AI generatif bantu kapasitas perekonomian Indonesia

Baca juga: Pendapatan Microsoft naik 13 persen

Baca juga: Microsoft perbaiki fitur Excel yang rusak data ilmiah