Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sektor industri pengolahan tumbuh 5,20 persen pada triwulan III 2023 year on year (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94 persen pada periode yang sama.

Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga masih menjadi yang tertinggi dan meningkat menjadi 1,06 persen dari 0,99 persen pada triwulan III-2022.

“Di tengah penurunan daya beli dan melemahnya nilai tukar rupiah yang mempengaruhi produksi, industri pengolahan masih terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kami mengapresiasi kinerja luar biasa dari pelaku usaha ini,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Namun demikian, Menperin menyebutkan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semestinya bisa jauh lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila beberapa masalah yang solusinya bergantung kementerian/lembaga lain bisa diselesaikan.

Sebagai contoh, program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Masih banyak industri peserta program HGBT mendapatkan gas untuk bahan baku dan energi di atas 6 dolar AS per MMBTU.

Selain harganya di atas ketentuan, pasokannya pun tidak lancar. Hal ini berdampak terhadap daya saing produk, permintaan, utilisasi, dan tenaga kerja.

Akhirnya, program HGBT yang tidak berjalan baik ini telah ikut menekan pertumbuhan industri manufaktur.

Contoh kedua, kata Agus, soal pengetatan arus masuk barang impor belum optimal. Saat ini pasar domestik telah dibanjiri barang impor baik yang masuk secara legal maupun ilegal.


Banjirnya pasar dalam negeri oleh produk impor telah berdampak terhadap permintaan produk manufaktur, utilitasi industri, dan tenaga kerja industri.
Lemahnya ketegasan dan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga juga memiliki andil terhadap derasnya arus barang impor masuk ke pasar domestik.

Contoh ketiga, pertumbuhan sektor industri pengolahan bisa meningkat jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional apabila Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD memaksimalkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

"Kalau pemerintah bisa memaksimalkan belanjanya untuk membeli produk dalam negeri maka pertumbuhan industri manufaktur akan jauh lebih tinggi dan kontribusinya terhadap PDB nasional jauh lebih besar,” kata Menperin.
Baca juga: Manufaktur Indonesia pertahankan ekspansi beruntun selama 26 bulan
Baca juga: Kemenperin: HGBT tak berjalan baik turut pengaruhi kondisi industri