Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan pihaknya menerima RAPBN Perubahan 2013 untuk disahkan pada Senin malam lalu untuk kepentingan rakyat, bukan karena ada deal dengan Partai Demokrat.

"Nggak ada (deal)," ujarnya kepada wartawan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu.

Terkait alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar dalam APBNP 2013 untuk korban luapan lumpur Lapindo, Aburizal mengatakan, penanggulangan kalau di luar peta terdampak memang tanggungjawab pemerintah.

"Ya wajarlah. Karena di luar 1 tahun transaksi jual beli. Jual belinya kan batasnya namanya peta terdampak. Di luar transaksi jual belinya itu, itu jual belinya antara Lapindo dengan rakyat. Itu peta terdampak," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia membantah Pasal 9 APBNP 2013 yang berisi pengalokasian dana negara sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan Lapindo tidak diketahui seluruh pimpinan DPR.

"Siapa bilang. Kalau nggak tahu masak disahkan," katanya. (*)