Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha, investor, dan CEO (chief executive officer) untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“IKN ini adalah investasi masa depan kita, investasi keberlanjutan Indonesia. Tetapi untuk membangunnya pemerintah tidak bisa sendiri, butuh peran dan kontribusi dari kita semua termasuk utamanya para pengusaha, investor, dan CEO,” kata Jokowi dalam acara “Kompas 100 CEO Forum” yang diselenggarakan di IKN, Kalimantan Timur, dan dipantau secara daring pada Kamis.

Untuk menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci, Presiden memaparkan total anggaran pembangunan IKN yang mencapai 33 miliar dolar AS (sekitar Rp523 triliun), tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri.

Baca juga: Jokowi: Keberadaan BI di IKN tingkatkan kepercayaan dunia usaha

Oleh karena itu, pemerintah merencanakan anggaran pembangunan IKN sebesar 20 persen akan berasal dari APBN sementara 80 persen sisanya melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP).

“Saya senang setelah pemerintah memulai (pembangunan IKN) 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini swasta masuk, meletakkan batu pertama, dan seterusnya. Dan saat ini masih kita prioritaskan (investasi) yang dari dalam negeri terlebih dahulu,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kontribusi swasta akan semakin mempercepat proses pembangunan IKN, yang diperkirakan terbangun seluruhnya dalam waktu 15 tahun.

“Saya mengajak Bapak/Ibu semua mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak/Ibu beli di SCBD harga tanah per meter sudah Rp200 juta, di Balikpapan sudah Rp10-Rp15 juta, sedangkan di sini masih di bawah Rp1 juta,” kata dia.

“Tetapi mungkin minggu depan harganya sudah naik. Bulan depan sudah naik karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak masa dijual murah, ya tidak lah,” ujar Jokowi, berkelakar.

Baca juga: Presiden Jokowi ajak pemimpin perusahaan tinjau Persemaian Mentawir

Presiden pun meminta para pengusaha tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di IKN, karena telah diatur dalam undang-undang dan didukung pula oleh 93 persen fraksi partai politik di DPR.

“Saya juga lihat ekonomi hijau ke depan di negara kita jadi peluang besar. Peluang itu kelihatan sekali, tinggal kita mau segera memulai atau tidak. Tinggal (keputusan) Bapak/Ibu, negara hanya mengatur dan memfasilitasi semua,” kata dia.