Bangkalan, Jawa Timur (ANTARA News) - DPRD Bangkalan, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat segera merealisasikan jatah bagi hasil pengelolaan Jembatan Suramadu.

Juru bicara DPRD Bangkalan, Mahmudi, Minggu mengatakan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bangkalan belum mendapatkan jatah bagi hasil pengelolaan jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu, kendatipun sudah beroperasi selama empat tahun.

"Dulu pemerintah berjanji akan membagi hasil pengelolaan jembatan Suramadu itu ke empat kabupaten yang ada di Madura. Tapi hingga kini tak sepersenpun pemkab menerima jatah bagi hasil itu," katanya menjelaskan.

Mahmudi menjelaskan, keberadaan jembatan Suramadu belum memiliki dampak signifikan pada pembangunan di Madura. Bahkan sejumlah agenda pembangunan yang direncanakan hingga kini belum selesai.

Mahmudi juga menyoroti peran penting dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Sebagai badan khusus yang telah ditunjuk pemerintah, semestinya badan ini bergerak cepat merampungkan pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu, baik di sisi Surabaya maupun di sisi Pulau Madura.