Kairo (ANTARA News) - Pupus sudah hubungan Mesir dengan Suriah. Presiden Mesir, Mohamed Moursi, Sabtu (15/6), mengumumkan penutupan Kedutaan Besar Suriah di Kairo dan menarik Kuasa Usaha Mesir dari Damaskus.

Moursi juga memperingatkan kelompok gerilyawan Lebanon, Hizbullah, mengenai keterlibatan yang berlanjut dalam konflik di Suriah.

"Hizbullah harus meninggalkan Suriah," demikian peringatan Moursi. "Kami menolak setiap campur tangan militer atau politik di Suriah baik oleh negara maupun gerilyawan."

Presiden Mesir tersebut menambahkan militer, rakyat dan pemimpin negeri itu mendukung rakyat Suriah, tapi ia menekankan ketiadaan campur tangan dalam urusan dalam negeri Suriah.

Ia menyeru masyarakat internasional agar tidak membiarkan kelahiran kembali rejim penindas. Ia mendesak disahkannya resolusi Dewan Kemanan PBB yang memberlakukan zona larangan terbang di Suriah.

"Tak ada tempat bagi rejim Suriah saat ini pada masa depan Suriah," Moursi mengulangi pernyataannya saat memberi sambutan dalam konferensi rakyat yang diselenggarakan di Stadion Kairo. Ia mendukung "revolusi" di Suriah.

Moursi juga mendesak negara Arab dan Islam agar menyelenggarakan KTT darurat guna membahas perkembangan terkini dalam konflik Suriah.

Presiden Mesir yang berorientas Islam itu, dengan mengutip laporan PBB, mencela konflik Suriah --yang telah menewaskan lebih dari 90.000 warga, dan melukai ratusan ribu orang serta membuat jutaan orang mengungsi.

Ia mengecam "negara regional dan internasional" karena dukungan militer mereka buat Pemerintah Suriah sehingga mengakibatkan berlanjutnya pertumpahan darah di negeri tersebut.

Mengenai masalah dalam negeri, Moursi mengecam protes yang dimaksudkan sebagai anti-presiden pada 30 Juni dan diserukan oleh pegiat serta oposisi --yang menyerukan pendepakan Moursi serta menyelenggarakan pemilihan umum-dini presiden.

(C003/A016)