Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Maruarar Sirait, menilai Partai Golkar yang akan menjadi pemegang kunci penentu apakah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal terlaksana atau tidak.

"Kita tahu rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan semakin memberatkan beban kehidupan rakyat," kata Maruarar Sirait pada diskusi "Polemik: Berebut Berkah Subsidi" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin, dan pakar komunikasi politik Heri Budianto.

Menurut Maruarar, jika mencermati peta fraksi-fraksi di DPR RI, maka Fraksi Partai Golkar yang akan jadi penentu apakah usulan pengurangan subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2013, bisa disetujui atau tidak pada pengesahan melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6).

Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga berupaya mengingatkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha, yang juga menjadi pembicara pada diskusi tersebut, agar memiliki empati kepada masyarakat.

"Satya ini kawan saya, dan dia punya idealisme yang sama seperti kita. Kita semua tahu rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM. Partai Golkar akan jadi pemegang kuncinya. Jika Partai Golkar menolak, maka pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyatakan, Partai Golkar selama ini selalu menyuarakan slogan, "Suara Rakyat Suara Tuhan", sehingga parpol tersebut hendaknya juga menyuarakan suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Menurut dia, hasil survei menyimpulkan, sebagian besar rakyat menolak kenaikan harga BBM.

"Jika Partai Golkar malah mendukung rencana kenaikan harga BBM, maka perlu dipertanyakan, itu suara apa? Kalau sikap PDI Perjuangan jelas," katanya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husein, menyatakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberikan kepada rakyat miskin, tidak akan berarti apa-apa.

Menurut dia, rencana pemerintah akan memberikan dana kompensasi kepada rakyat miskin dalam program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hanya Rp150.000 selama empat bulan.

Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, dana Rp150.000/bulan, jika dirata-ratakan sama dengan Rp5.000 per hari.

"Jumlah tersebut tidak ada maknanya bagi masyarakat, sementara harga barang-barang kebutuhan pokok akan naik tinggi, jauh melampaui Rp5.000," katanya.

Apalagi di daerah perdesaan kawasan timur Indonesia, menurut dia, hal itu tidak berarti apa-apa, karena ongkos kendaraan dari desa ke kota saja sudah lebih tinggi dari Rp5.000.