Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan stok bahan pokok, terutama beras untuk mengendalikan inflasi di Indonesia, khususnya di Ibu Kota.

"Ketahanan pangan salah satunya (mengendalikan inflasi), seperti ketersediaan beras dan bahan pokok," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai panen raya cabai "Rawita Peti" (Pedaskan Timur) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rawa Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.

Heru mengatakan hal itu menanggapi arahan Presiden Joko Widodo terkait inflasi.

Dia pun meminta Dharma Jaya, Food Station dan Pasar Jaya untuk meningkatkan ketersediaan beras.

"Masing-masing perusahaan tersebut, hari ini akan menggelar rapat dengan komisaris," kata Heru.

Baca juga: Heru sidak Pasar Pondok Bambu Jaktim pantau harga bahan pokok
Baca juga: Pedagang beras di Cipinang minta pemerintah gelar operasi pasar

Dia menambahkan selama ini stok bahan pokok bisa bertahan selama tiga hari, namun peningkatan stok mampu bertahan selama enam hari.

Heru belum merinci bagaimana kondisi stok bahan pokok seperti beras di DKI saat ini. Namun, sebelumnya, Asisten Perekonomian DKI, Sri Haryati mengatakan, hingga awal Oktober (4/10) semakin hari stok kebutuhan beras di DKI Jakarta bertambah baik.

Bahkan, pada Rabu (4/10) stok sudah sampai 31 ribu ton dari target 35 ribu ton pasokan beras dari Bulog yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Sementara itu, stok beras yang berada di food station untuk wilayah Jakarta per 31 Oktober 2023 mencapai 31,9 ribu ton.

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir sempat memastikan stok beras aman untuk Oktober dan November 2023 karena dari kondisi ketersediaan beras Perum Bulog pada Oktober sebanyak 1,7 juta ton dan ditargetkan menjadi dua juta ton pada November 2023.

Baca juga: BPKN lakukan survei kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional
Baca juga: Harga beras di Pasar Mayestik Jakarta Selatan tetap stabil

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan agar pemerintah daerah (pemda) jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam rangka mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras.

Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10), Jokowi menekankan bahwa anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.

"Saya menanyakan bahwa itu ada payung hukumnya. Jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.

Dia menambahkan bahwa harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun lalu dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.

Baca juga: Pemprov DKI segera stabilkan harga bahan pokok
Baca juga: RPTRA Dwijaya pastikan harga beras terjangkau dalam pangan bersubsidi

Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.

Dia meminta jika inflasi sudah mendekati batas atas, maka pemda harus segera mencari solusi, seperti memastikan stok di pasar hingga meninjau tempat produksi bila ditemukan komoditas langka di pasaran.

"Kadang hanya 'supply' dan 'demand'. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong, langsung ke tempat produksinya. Bawang merah, misalnya, (kalau harganya) naik cari langsung ke Brebes, misalnya," jelas Jokowi.

Dia juga meminta agar kepala daerah tidak terjebak dalam rutinitas harian, tetapi bisa mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik agar tidak berpengaruh pada inflasi.

"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu," kata Jokowi.

Baca juga: Jakbar minta laporkan pedagang SPHP jual beras tak sesuai kesepakatan
Baca juga: Harga beras medium di PIBC Jakarta turun 11 persen

Jika hal itu beres, tambah Kepala Negara, maka baru mengerjakan hal lain seperti administrasi.

"Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi.