Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama--alias Ahok--mengaku setuju jika subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dicabut karena dianggap tidak terlalu dibutuhkan oleh warga miskin.

"Saya setuju tidak ada subsidi BBM, karena warga miskin tidak butuh itu (subsidi BBM--red). Tapi, mereka lebih membutuhkan jaminan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, tempat usaha, dan jaminan harga sembako tidak naik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Wagub berpendapat apa yang harus disediakan pemerintah untuk warga miskin adalah transportasi dengan sistem yang baik, sehingga warga tetap dapat bepergian tanpa harus memikirkan harga BBM.

"Yang penting adalah kita sediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan murah. Jadi, warga tidak perlu pusing-pusing dengan kenaikan BBM dan tetap bisa pergi ke mana-mana," ujar Basuki.

Selama ini, Basuki menilai subsidi BBM hanya menguntungkan bagi sejumlah pihak tertentu. Selain itu, lanjut dia, subsidi BBM selama ini juga masih belum tepat sasaran.

"Apalagi kalau di luar daerah, harga BBM sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000, lalu stoknya juga sedikit, jadinya langka. Sehingga, ada pihak-pihak tertentu yang untung," tutur dia.

Idealnya, kenaikan harga BBM harus diiringi dengan ketersediaan jaminan-jaminan bagi masyarakat, sehingga tidak terasa begitu memberatkan.

"Kalau jaminan-jaminan sosial itu sudah bisa dipenuhi, maka kenaikan BBM tidak akan terasa terlalu berat bagi masyarakat. Kasihan juga kalau BBM naik, harga-harga lain ikut naik dan masyarakat tidak punya jaminan," ungkap Basuki.

Seperti diketahui, rencananya, harga BBM akan dinaikkan dari yang semula Rp4.500 menjadi Rp6.500. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menunggu hasil rapat sidang paripurna dengan DPR RI 17 Juni mendatang.