BRGM prioritaskan pengendalian air terpadu cegah kebakaran gambut
30 Oktober 2023 20:16 WIB
Arsip foto - Asap membumbung tinggi dari hutan yang terbakar di Laboratorium Alam Hutan Gambut Cimtrop, Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (8/10/2023). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) memprioritaskan model pengendalian air secara terpadu untuk mencegah kebakaran di lahan gambut.
Kepala Kelompok Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto di Jakarta, Senin, mengatakan BRGM menargetkan model pengendalian air terpadu siap diterapkan di seluruh kawasan kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang tersebar di tujuh daerah rawan pada 2024.
Ketujuh daerah rawan kebakaran gambut tersebut, yakni Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.
"Model ini prioritas kami ke depan, sudah mulai dilakukan penjajakan sejak awal tahun di Riau, Kalimantan Barat, targetnya tahun depan semuanya sudah jalan," kata dia.
Didy menjelaskan model pengendalian air terpadu ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kebakaran lahan gambut, selain membangun sumur bor dan kanal air.
Baca juga: BRGM selenggarakan Sekolah Lapang Masyarakat Mangrove di Biak
Ia mengatakan kebakaran lahan gambut di Indonesia umumnya terjadi pada musim kemarau, ketika kadar air di kawasan itu menjadi rendah.
Selain karena faktor alam, tim BRGM di lapangan juga menemukan penyebab lahan gambut kering diduga sengaja dibuat oknum masyarakat dan perusahaan pemilik konsesi.
Hal ini, kata dia, terbukti hampir di setiap kawasan gambut memiliki sekat-sekat untuk mengalirkan air, sehingga lama-kelamaan lahan akan mengering dan kemudian mudah terbakar.
"Selama ini kurang maksimal diperhatikan karena hal yang menjadi tantangannya yaitu 1,7 juta hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut yang menjadi perhatian BRGM berada dalam wilayah konsesi," kata dia.
Oleh sebab itu, BRGM mengharapkan penerapan model tersebut mendapat dukungan penuh tak hanya dari instansi pemerintah namun juga swasta atau pemegang izin konsesi lahan perkebunan.
Dia menjelaskan dukungan ini penting yang terbukti setelah sebelumnya BRGM melakukan uji coba model pengendalian air terpadu di KHG Rawa Berau, Kalimantan Timur.
Hasil uji coba, kata dia, menunjukkan bahwa model ini dapat mengurangi risiko kebakaran lahan gambut hingga 70 persen.
Baca juga: Pemprov Kalsel optimalkan upaya selamatkan ekosistem lahan gambut
Baca juga: BRGM: Kebutuhan melanjutkan program rehabilitasi mangrove sangat besar
Baca juga: BRGM RI-Pemprov Jambi susun kurikulum pendidikan lingkungan gambut
Kepala Kelompok Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto di Jakarta, Senin, mengatakan BRGM menargetkan model pengendalian air terpadu siap diterapkan di seluruh kawasan kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang tersebar di tujuh daerah rawan pada 2024.
Ketujuh daerah rawan kebakaran gambut tersebut, yakni Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.
"Model ini prioritas kami ke depan, sudah mulai dilakukan penjajakan sejak awal tahun di Riau, Kalimantan Barat, targetnya tahun depan semuanya sudah jalan," kata dia.
Didy menjelaskan model pengendalian air terpadu ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kebakaran lahan gambut, selain membangun sumur bor dan kanal air.
Baca juga: BRGM selenggarakan Sekolah Lapang Masyarakat Mangrove di Biak
Ia mengatakan kebakaran lahan gambut di Indonesia umumnya terjadi pada musim kemarau, ketika kadar air di kawasan itu menjadi rendah.
Selain karena faktor alam, tim BRGM di lapangan juga menemukan penyebab lahan gambut kering diduga sengaja dibuat oknum masyarakat dan perusahaan pemilik konsesi.
Hal ini, kata dia, terbukti hampir di setiap kawasan gambut memiliki sekat-sekat untuk mengalirkan air, sehingga lama-kelamaan lahan akan mengering dan kemudian mudah terbakar.
"Selama ini kurang maksimal diperhatikan karena hal yang menjadi tantangannya yaitu 1,7 juta hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut yang menjadi perhatian BRGM berada dalam wilayah konsesi," kata dia.
Oleh sebab itu, BRGM mengharapkan penerapan model tersebut mendapat dukungan penuh tak hanya dari instansi pemerintah namun juga swasta atau pemegang izin konsesi lahan perkebunan.
Dia menjelaskan dukungan ini penting yang terbukti setelah sebelumnya BRGM melakukan uji coba model pengendalian air terpadu di KHG Rawa Berau, Kalimantan Timur.
Hasil uji coba, kata dia, menunjukkan bahwa model ini dapat mengurangi risiko kebakaran lahan gambut hingga 70 persen.
Baca juga: Pemprov Kalsel optimalkan upaya selamatkan ekosistem lahan gambut
Baca juga: BRGM: Kebutuhan melanjutkan program rehabilitasi mangrove sangat besar
Baca juga: BRGM RI-Pemprov Jambi susun kurikulum pendidikan lingkungan gambut
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
Tags: