Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk percepatan transformasi birokrasi.

"Pemanfaatan teknologi digital, seperti internet of thing, robot dan otomatisasi, serta artificial intelligence (kecerdasan buatan), tidak saja mendorong disrupsi besar-besaran di dunia industri, tetapi juga di sektor publik. Karenanya, ASN harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memangkas berbagai prosedur birokrasi, sehingga bisa bekerja cepat, tepat, efektif, dan efisien," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan hal itu saat berpidato di acara pengukuhan Guru Besar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto di ASN Corporate University, Jakarta.

Baca juga: Ketua MPR terima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Kemenhan

Bamsoet menilai pemanfaatan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, diharapkan dapat menghilangkan masalah klasik dalam birokrasi, misalnya menyangkut jual-beli jabatan.

"Karena perekrutan dan penempatan ASN tidak lagi berdasarkan 'setoran', maupun like and dislike; melainkan berdasarkan merit system, yakni mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi, sekaligus menghilangkan pameo 'kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah," tuturnya.

Dia mengingatkan pula agar Indonesia tak menutup mata dengan berbagai tantangan reformasi birokrasi yang masih harus diselesaikan, sebagaimana hasil pengukuran tentang kualitas tata kelola pemerintah dari berbagai indikator global.

Baca juga: Bamsoet minta pemda beri perhatian netralitas ASN jelang Pemilu 2024

Misalnya, lanjut dia, Indonesia menempati peringkat ke-110 dunia dengan skor 34 berdasarkan Corruption Perception Index dari Transparency International pada tahun 2022.

Peringkat Indonesia itu jauh di bawah Singapura yang menempati peringkat ke-5 dunia dengan skor 83.

"Sedangkan, Indikator e-Government Development Index oleh United Nations menempatkan Indonesia di posisi ke-77 dari 193 negara dunia. Berbagai kondisi tersebut mengisyaratkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet mengapresiasi pula kajian akademik Adi Suryanto tentang "Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN Sebagai Strategi Reformasi Birokrasi Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia", yang berhubungan dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Baca juga: Bamsoet dorong TNI tingkatkan ketahanan siber nasional

Dia menilai kajian tersebut juga bermanfaat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sedang berjibaku menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja ASN di sisa masa akhir pemerintahannya.

"Kajian tentang transformasi aparatur sipil negara (ASN) tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, mengingat kehadiran Revolusi Industri 4.0. telah mendorong inovasi dan perubahan yang tidak lagi bersifat linear, tetapi eksponensial," ujar Bamsoet.

Turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto.

Baca juga: Bamsoet: Pemerintah harus evaluasi cegah ancaman siber